Negara Ini Aktifkan Darurat BBM, Harga Tembus Rp 50 Ribu

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Belanda secara resmi mulai menerapkan rencana krisis bahan bakar nasional pada hari Senin waktu setempat. Langkah darurat ini diambil menyusul ancaman kelangkaan BBM yang membayangi dunia sebagai dampak langsung dari pecahnya perang Amerika Serikat (AS) melawan Iran.

Mengutip laporan Dutch Today, para pejabat Belanda kini berada dalam fase "waspada" dan mulai mempersiapkan skenario terburuk jika kekurangan pasokan minyak semakin parah. Pemerintah mulai membuka pembicaraan intensif dengan sektor-sektor pengguna fosil terbesar, mulai dari industri transportasi hingga pertanian, serta memantau ketat cadangan bahan bakar internasional.

Ekonom ING, Rico Luman mengatakan kepada lembaga penyiaran setempat bahwa kondisi saat ini sangat mengkhawatirkan karena stok minyak dunia yang terus menipis. "Cadangan minyak semakin menyusut dan Timur Tengah tidak lagi mengirimkan pasokan. Dalam kondisi ini, Anda harus mencari alternatif, dan itu tidak akan mudah karena seluruh dunia juga sedang mencari hal yang sama," ujar Luman, Selasa (21/4/2026).

Berdasarkan data harga saran nasional Belanda per 20 April 2026, harga bensin jenis Euro 95 kini menyentuh angka 2,521 euro (Rp 50.924), sementara solar atau diesel dipatok sebesar 2,516 euro (Rp 50.823). Untuk jenis bahan bakar lainnya, LPG tercatat sebesar 1,339 euro (Rp 27.047), bensin spesial (Benzine) mencapai 2,708 euro (Rp 54.701), diesel spesial (Diesel) seharga 2,606 euro (Rp 52.641), dan bensin Super Plus menembus 2,714 euro (Rp 54.822).

Meskipun nantinya kebijakan pemerintah ini belum berdampak langsung pada masyarakat umum, tahapan selanjutnya dipastikan akan memukul aktivitas warga. Pemerintah telah menyiapkan skema pembatasan penggunaan BBM yang ekstrem seperti pemberlakuan hari Minggu tanpa mobil, penurunan batas kecepatan kendaraan, hingga larangan layanan pengiriman barang ke rumah.

Komisi Eropa juga telah menyatakan bahwa skema bekerja dari rumah (WFH) menjadi opsi utama untuk menghemat energi. Pihak otoritas menyarankan perusahaan-perusahaan untuk segera menerapkan setidaknya satu hari kantor di rumah dalam seminggu bagi para karyawannya.

Mengutip laporan media NRC, fase kedua dari rencana ini akan melibatkan penerbitan peringatan tentang krisis bahan bakar yang akan datang. Sementara itu, fase ketiga adalah fase alarm, dan fase keempat berarti krisis energi sudah nyata dengan terjadinya kelangkaan yang tidak dapat lagi ditutupi.

Jika masuk ke fase keempat, pemerintah Belanda dapat menerapkan kebijakan luar biasa termasuk pembatasan ekspor. Langkah ini akan diambil bersama dengan negara-negara Uni Eropa lainnya dan negara-negara yang tergabung dalam Badan Energi Internasional (IEA).

Sejumlah sumber di Den Haag memberikan bocoran bahwa pemerintah juga sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan tunjangan perjalanan bebas pajak. Selain itu, ada rencana pengurangan pajak jalan untuk mobil boks pengiriman, serta pembentukan dana khusus guna membantu rumah tangga miskin membayar tagihan energi mereka.

Meski harga BBM melonjak, para pengamat internal memperkirakan Belanda tidak akan memotong pajak bahan bakar untuk mengimbangi kenaikan harga, berbeda dengan kebijakan yang diambil banyak negara Uni Eropa lainnya.

Pekan lalu, lembaga pemikir makroekonomi pemerintah (CPB) juga telah memperingatkan agar pemerintah tidak menggunakan langkah-langkah generik yang mahal. CPB menyarankan agar pemerintah Belanda lebih memilih pemberian dukungan yang cepat dan tepat sasaran kepada pihak-pihak yang paling membutuhkan akibat krisis tersebut.

Add as a preferred
source on Google