Purbaya Siapkan Kompensasi Biaya Haji Rp 1,77 T, Dananya dari Mana?
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan buka suara mengenai sumber dana untuk menurunkan harga ibadah haji di tengah gejolak harga minyak dunia. Besaran anggaran yang dibutuhkan untuk mengompensasi harga bahan bakar pesawat atau avtur itu sebesar Rp 1,77 triliun.
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu tidak membeberkan secara gamblang pos APBN yang akan dialokasikan untuk menutup kompensasi biaya avtur ibadah haji. Namun dia memastikan penerimaan negara masih berpotensi mengalami peningkatan, untuk mengompensasi biaya tersebut.
"Oh itu nggak usah ditanya dari pos mana, pokoknya kita kelola bareng-bareng, kan tadi saya bilang bahwa ada penerimaan yang naik. Itu sudah pasti tergantung nanti seberapa optimis," Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu, usai diskusi di kanot Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM RI), di Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Febrio menjelaskan bahwa pemerintah juga mencari jalan untuk mendapatkan penerimaan tamabhan terutama dari beberapa tarif yang akan dikenakan pada komoditas tambang.
"Belum lagi nanti kita juga ini sedang dengan Kementerian ESDM untuk melihat beberapa tarif atau potensi kenaikan dari beberapa komoditas untuk penerimaannya. Jadi itu kita akan ada tambahan penerimaan," katanya.
Selain itu, sesuai arahan presiden, menurut Febrio, pemerintah juga akan melakukan efisiensi belanja pemerintah. Realokasi anggaran juga dijalankan sesuai dengan tata kelola untuk menjaga defisit tetap di bawah 3%.
"Tadi kan saya sudah sampaikannya, dan pak menteri sudah sampaikan defisitnya kita jaga di sekitar 2,9%," kata Febrio.
Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Pemerintah di Istana Negara, Rabu (8/4/2026), Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menurunkan biaya haji sebesar Rp 2 juta, meskipun harga avtur pesawat mengalami kenaikan yang signifikan. Adapun selisih biaya yang timbul akan dikompensasi oleh negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menjelaskan bahwa anggaran tambahan untuk mengompensasi biaya haji itu dari hasil realokasi anggaran yang dilakukan melalui program efisiensi.
"Kan kalau efisiensi itu diambil, ditaruh di satu tempat, kan. Nanti itu akan disalurkan ke yang tadi, ke yang pengeluaran baru," kata Purbaya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Purbaya meyakini, APBN akan cukup mengantisipasi tekanan harga energi yang disebabkan konflik di Timur Tengah antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel sejak Februari 2026. Sebab, saat ini konflik mulai mereda dan turut mengerek ke bawah harga minyak mentah dunia.
"Kenapa cukup? Karena kan itu setahun. Kita harapkan dengan asumsi US$ 100 kan mudah-mudahan BBM, minyak dunia kan udah turun. Jadi, ruangnya masih cukup besar itu," tegas Purbaya.
(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]