Menteri Hanif Menggebrak, PNBP Kementerian LH Tembus Rp1,4 Triliun
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mencatat lonjakan signifikan pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di awal 2026. Hingga awal April, realisasi penerimaan bahkan telah melampaui target tahunan yang ditetapkan pemerintah.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan capaian ini dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI. Ia menekankan bahwa peningkatan PNBP tidak sekadar angka, melainkan bagian dari instrumen penegakan hukum lingkungan.
"Target PNBP tahun ini meningkat tajam dari Rp93 miliar menjadi Rp445 miliar. Kenaikan ini kami maknai sebagai instrumen kontrol sekaligus penegakan hukum lingkungan," ujar Hanif di Gedung DPR Senin (6/4/2026).
Pendekatan tersebut dirancang untuk menciptakan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar aturan lingkungan. Dalam konteks ini, pemerintah ingin memastikan kepatuhan tidak lagi bersifat sukarela.
"PNBP ini juga kami harapkan menjadi deterrent effect bagi seluruh pelaku usaha agar tidak bersinggungan dengan norma lingkungan hidup yang berlaku," lanjutnya.
Di luar ekspektasi, realisasi penerimaan justru melesat jauh. KLH mencatat angka penerimaan telah mencapai sekitar Rp1,4 triliun hanya dalam triwulan pertama 2026.
Hanif menegaskan capaian tersebut menunjukkan masih besarnya potensi penerimaan dari sektor pengawasan dan penegakan lingkungan yang selama ini belum optimal.
 Foto: Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan pidato utama dalam acara ESG Sutainability Forum 2026 di Jakarta, Selasa (3/2/2026). (CNBC Indonesia Tri Susilo)Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan pidato utama dalam acara ESG Sutainability Forum 2026 di Jakarta, Selasa (3/2/2026). (CNBC Indonesia Tri Susilo) |
"Sampai 4 April 2026, realisasi PNBP kami telah melampaui target yang ditetapkan. Ini menunjukkan masih banyak ruang dari kegiatan pengawasan dan kepatuhan lingkungan," katanya.
Dengan capaian tersebut, KLH kini mengajukan permohonan penggunaan kembali sebagian dana PNBP kepada Kementerian Keuangan. Tahap pertama yang diusulkan mencapai Rp313 miliar.
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat program pengendalian lingkungan yang dinilai membutuhkan dukungan anggaran tambahan di tengah meningkatnya tantangan ekologis.
Selain itu, KLH juga mengajukan penggunaan tambahan dari kelebihan realisasi penerimaan yang jumlahnya jauh di atas target awal.
"Dari kelebihan realisasi tersebut, kami mengusulkan penggunaan kembali sekitar 789 miliar rupiah untuk memperkuat program pemulihan dan pengendalian lingkungan hidup," tegas Hanif.
Pemanfaatan dana tersebut akan difokuskan untuk percepatan program strategis, termasuk pengawasan lingkungan dan penanganan dampak kerusakan.
"Kami memproyeksikan hingga akhir tahun masih akan ada tambahan penerimaan, dan dana tersebut akan kami arahkan sepenuhnya untuk pemulihan lingkungan hidup," ujarnya.
(fys/wur) [Gambas:Video CNBC]