Sorot WFH-Bansos, APINDO Minta Pemerintah Jaga Agar Warga RI Tak Panik
Jakarta, CNBC Indonesia - Pengusaha mengingatkan pemberlakuan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home alias WFH tidak bisa menjadi solusi utama dalam menghadapi potensi krisis yang lebih luas menyusul perang Israel-AS terhadap Iran, yang menyebabkan ketegangan geopolitik di regional Timur Tengah.
Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sutrisno Iwantono meminta pemerintah melihat persoalan ini secara lebih mendasar dan tidak berhenti pada kebijakan jangka pendek.
"Kalau kita bicara skenario perang global yang makin meluas, saya melihat pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan kebijakan jangka pendek seperti WFH. Yang dibutuhkan adalah kesiapan struktural yang nyata, dan di sinilah kita perlu jujur-kesiapan kita masih perlu diperkuat," katanya kepada CNBC Indonesia, Senin (6/4/2026).
Ia kemudian menyoroti sektor energi sebagai salah satu titik rawan yang paling cepat terdampak gejolak global, terutama ketika konflik melibatkan kawasan produsen utama dunia. Setiap konflik di Timur Tengah langsung berdampak ke dalam negeri.
"Artinya, pemerintah perlu lebih serius dalam mempercepat transisi energi, mengurangi ketergantungan impor, bukan hanya mengandalkan subsidi sebagai solusi jangka pendek. Kalau tidak, setiap krisis global kita akan selalu kaget," kata Iwantono.
Selain energi, isu ketahanan pangan juga dinilai belum sepenuhnya kokoh untuk menghadapi tekanan eksternal, terutama jika distribusi global terganggu dalam waktu lama.
"Kita sering bicara swasembada, tapi realitanya masih ada ketergantungan impor di beberapa komoditas strategis. Dalam kondisi perang global, rantai pasok bisa terganggu, harga bisa melonjak drastis. Kalau cadangan tidak kuat, masyarakat kecil yang paling terdampak. Dulu waktu Covid, kita juga sempat kesulitan impor beras," katanya.
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya sistem perlindungan ekonomi yang tidak sekadar responsif, tetapi juga mampu mengantisipasi krisis sejak dini. Pasalnya selama ini kebijakan sering bersifat reaktif-bantuan diberikan setelah tekanan terasa.
"Yang dibutuhkan ke depan adalah sistem perlindungan yang siap sebelum krisis, data penerima bantuan yang akurat, serta skema yang cepat dan tepat sasaran. Karena dalam krisis global, waktu respons itu sangat menentukan. Kita juga tahu bansos sering kali tidak tepat sasaran," jelas Iwantono.
Tidak ketinggalan adalah peran komunikasi pemerintah yang kerap menjadi titik lemah saat situasi tidak menentu. Ia menilai poin komunikasi pemerintah ini yang sering diabaikan.
"Dalam situasi krisis, informasi harus jelas, tidak boleh berubah-ubah, dan harus mampu membangun kepercayaan publik. Kalau tidak, yang terjadi justru kepanikan dan spekulasi di masyarakat," ucapnya.