Industri Petrokimia RI Mulai Tertekan, Kemenperin Temukan Gejala Ini
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengakui adanya tekanan pada rantai pasok industri dalam negeri akibat krisis logistik energi di Timur Tengah. Dampak tersebut mulai terasa pada industri hulu yang masih bergantung pada pasokan bahan baku impor dari kawasan tersebut.
Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan, gangguan pasokan belum menghentikan aktivitas produksi, namun sudah memicu penyesuaian harga di pasar.
"Yang jelas untuk bahan baku pada industri hulu yang menggantungkan bahan bakunya dari Timur Tengah itu memang sedikit tersendat. Sampai saat ini industri yang sama masih berproduksi menggunakan bahan baku yang ada dan kemudian masih tetap akan berproduksi," ujarnya dikutip Rabu (1/4/2026).
Di tengah kondisi tersebut, pelaku industri mulai menghadapi dinamika harga, terutama pada produk turunan petrokimia yang menjadi komponen penting di berbagai sektor.
"Nah, cuma di lapangan, kami melihat ada kenaikan harga pada produk tertentu. Dan kami melihat bahwa itu adalah upaya oleh pasar untuk menyesuaikan harga pada produk-produk turunan dari bahan baku yang berasal dari Timur Tengah," jelasnya.
Produk petrokimia seperti olefin dan plastik memiliki peran strategis karena menjadi bahan baku lintas sektor, mulai dari otomotif hingga industri makanan dan minuman. Kondisi ini membuat gangguan di hulu berpotensi merambat ke sektor hilir.
"Kalau produk petrokimia, misalnya, itu seperti olefin, plastik, ya, itu banyak digunakan oleh subsektor industri yang lain. Misal industri plastik di otomotif, kemasan di industri minuman, industri makanan, atau yang lain ya, itu dipakai," katanya.
Meski begitu, Kemenperin menilai dampak krisis saat ini masih terbatas dan belum meluas ke seluruh sektor industri.
"Dampak dari krisis logistik energi di Timur Tengah ke industri masih sifatnya terbatas pada subsektor industri tertentu ya," tegas Febri.
Ke depan, pemerintah berharap situasi global dapat segera membaik agar tekanan terhadap industri nasional tidak semakin besar. Namun di saat yang sama, pelaku industri diminta untuk bersiap menghadapi potensi kenaikan biaya, terutama dari sisi energi dan logistik.
"Kami mengimbau untuk melakukan efisiensi penggunaan energi dalam proses produksi ataupun juga dalam aktivitas pendukung industri. Efisiensi penggunaan energi dalam proses produksi tidak mengurangi target produksi yang sudah direncanakan," ujarnya.
Selain itu, pelaku industri juga diingatkan untuk mengantisipasi kenaikan biaya logistik yang dapat memengaruhi daya saing.
"Salah satu yang memang perlu dicermati oleh industri ke depan adalah kenaikan biaya logistik, baik biaya logistik untuk ekspor maupun pembelian bahan baku impor," tambahnya.
Kemenperin juga mengakui bahwa tekanan biaya energi berpotensi memengaruhi kinerja industri secara keseluruhan, termasuk indikator utama sektor manufaktur.
"Setiap terjadi kenaikan biaya energi itu akan menekan kinerja industri, baik itu nilai IKI untuk bulan-bulan selanjutnya maupun nilai PMI," ungkap Febri.
Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah menekankan pentingnya penguatan daya tahan industri nasional melalui strategi jangka panjang, termasuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.
"Program substitusi impor tetap kita dorong, dengan tujuan utama meningkatkan ketahanan industri dalam menghadapi krisis dan juga memperkuat kemandirian industri dalam negeri," pungkasnya.
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]