Krisis BBM Hantam Tetangga RI, Harga Melambung-Demo Menggila

Jakarta, CNBC Indonesia - Filipina kini berada dalam posisi yang sangat rentan akibat lonjakan harga minyak mentah dunia yang dipicu oleh perang di Timur Tengah, hingga memaksa pemerintah setempat menetapkan status darurat energi nasional pertama di dunia.

Kondisi ini memicu gelombang protes besar-besaran dan kemarahan publik yang meluas di jalanan Manila seiring dengan melambungnya harga bahan bakar serta gangguan pasokan yang semakin parah.

Pekerja sektor transportasi menjadi kelompok yang paling merasakan hantaman langsung dari krisis minyak ini, salah satunya adalah Jayson Naga yang bekerja sebagai pengemudi taksi roda tiga di Manila. Dalam kondisi normal, Naga biasanya membawa pulang 500 Peso atau sekitar US$8 (Rp136 ribu) untuk memberi makan empat anaknya, namun kini ia harus berjuang ekstra keras karena lonjakan harga bahan bakar sebesar 60% telah memangkas hampir sepertiga penghasilannya.

"Jika harga bahan bakar naik lebih jauh lagi, tidak akan ada yang tersisa bagi kami," kata Naga kepada The Guardian pada Selasa, (31/03/2026).

Nasib serupa dialami oleh Hogan Ruben, yang juga berprofesi sebagai pengemudi roda tiga, di mana dirinya harus menghabiskan waktu tambahan lima jam di jalanan setiap harinya demi mendapatkan penghasilan yang cukup. Ruben terpaksa memulai pekerjaan lebih awal dan bertahan hingga tengah malam guna menutupi biaya operasional yang membengkak akibat krisis energi tersebut.

"Apa yang kami lakukan sekarang adalah berangkat lebih awal dan tetap di luar hingga jam dua belas malam atau jam satu pagi, agar pendapatan yang kami bawa pulang cukup," ujar Ruben.

"Kami tidak punya pilihan selain terus bekerja keras," lanjut Ruben.

Merespons tekanan tersebut, Presiden Ferdinand Marcos Jr pada Jumat (27/03/2026) menyatakan bahwa pemerintah telah mengamankan pasokan minyak mentah yang cukup untuk pengolahan domestik hingga 30 Juni mendatang. Langkah ini diambil setelah pemerintah mengakui adanya kesulitan dalam mengisi kembali inventaris nasional, termasuk upaya mencari sumber alternatif seperti pengiriman minyak dari Rusia.

Namun, jaminan dari pemerintah tersebut tidak mampu meredam kemarahan massa yang puncaknya terjadi pada pekan lalu saat kelompok transportasi menggelar aksi mogok nasional selama dua hari. Mereka menuntut penurunan harga minyak dengan cara menghapus pajak cukai bahan bakar serta mencabut undang-undang deregulasi minyak yang dinilai mencekik rakyat kecil.

Presiden kelompok transportasi Piston, Mody Floranda, melontarkan kritik tajam dengan menyebut kepemimpinan Presiden Marcos tidak berdaya dalam menangani krisis ini. Floranda menekankan bahwa kesulitan hidup tidak hanya dirasakan oleh pekerja transportasi, tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat yang harus bertahan di tengah upah rendah dan harga BBM yang terus meroket.

"Kesulitan terus berlanjut tidak hanya bagi transportasi tetapi bagi seluruh publik. Bagaimana pekerja bisa bertahan hidup dengan upah rendah sementara harga bahan bakar terus naik?" kata Floranda.

Senada dengan itu, seorang pekerja LSM bernama Edgardo Cabalitan menilai situasi ini bukan sekadar krisis ekonomi biasa, melainkan sudah masuk ke ranah krisis hak asasi manusia. Saat bergabung dalam aksi massa di depan pom bensin terbesar di negara itu pada Jumat, Cabalitan menyoroti bagaimana kenaikan harga minyak secara domino akan merusak akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.

"Krisis minyak bukan sekadar masalah kenaikan biaya. Ini adalah masalah yang langsung menyerang hak asasi manusia. Seiring naiknya harga minyak, biaya barang mengikuti, yang memengaruhi tidak hanya mata pencaharian pengemudi tetapi juga akses kita terhadap kebutuhan dasar," kata Cabalitan.

Sisi akademis juga memberikan peringatan suram, di mana asisten profesor di University of the Philippines School of Economics, Jan Carlo Punongbayan, memprediksi krisis ini akan memburuk dengan estimasi harga minyak mentah global mencapai US$200 per barel. Punongbayan memperingatkan adanya efek tidak langsung berupa inflasi dua digit yang diperkirakan akan terjadi pada Mei mendatang, sebuah level yang bahkan tidak pernah terlihat selama bertahun-tahun termasuk saat masa pandemi.

"Ini akan menjadi sangat buruk, terutama efek tidak langsung dari inflasi. Pemerintah melihat tingkat inflasi dua digit pada bulan Mei. Kami belum melihat tingkat inflasi setinggi itu selama bertahun-tahun, bahkan selama pandemi tidak," ujar Punongbayan.

Situasi yang semakin putus asa ini mulai memicu aksi kriminalitas, seperti kejadian di Quezon City di mana seorang pengendara SUV melarikan diri setelah mengisi tangki penuh tanpa membayar, yang memaksa petugas pom bensin menanggung tagihan hampir US$100 (sekitar Rp1,7 juta). Meski demikian, solidaritas warga muncul kembali melalui pendirian dapur umum atau "community pantry" yang memberikan bantuan makanan bagi para pengemudi yang terdampak parah oleh krisis.

Add as a preferred
source on Google