Bos Pengusaha Mal Beri Respons Tak Terduga Rencana WFH 1x Seminggu

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengusaha pusat perbelanjaan atau mal buka suara soal rencana pemerintah yang akan menerapkan kebijakan bekerja di rumah (work from home/WFH) sekali seminggu. Rencana ini mengundang respons dingin dari pengusaha maupun serikat pekerja.

Namun, pengusaha mal memberi respons berbeda. Padahal, mal adalah bidang usaha terkait perdagangan dan jasa, yang membutuhkan pekerjanya langsung berada di lokasi dan berinteraksi dengan konsumennya.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mendukung langkah pemerintah dalam menerapkan WFH. Namun, ada syarat agar mal dapat bertahan di tengah penerapan kebijakan tersebut, yakni pemberian atau insentif untuk mendongkrak konsumsi dalam negeri.

"Program WFH yang dimaksudkan sebagai salah satu strategi penghematan energi tentunya akan bermanfaat di tengah ancaman kelangkaan dan mahalnya harga energi terutama bahan bakar minyak. Namun, sebaiknya program WFH dibarengi dengan berbagai program stimulus ataupun insentif terutama untuk mendongkrak konsumsi dalam negeri yang juga sebagai salah upaya untuk meminimalkan ketergantungan atas kondisi dan situasi global yang masih tidak menentu," kata Alphonzus saat dihubungi CNBC Indonesia, Senin (30/3/2026).

Ia menambahkan untuk meminimalisir dampak dari konflik di Timur Tengah, pemerintah seharusnya memprioritaskan perdagangan dalam negeri agar tidak terlalu bergantung terhadap dampak situasi dan kondisi global.

"Sudah seharusnya pemerintah memprioritaskan perdagangan dalam negeri agar supaya tidak terlalu bergantung terhadap dampak situasi dan kondisi global sebagaimana yang telah kita lakukan pada saat pandemi Covid-19," jelasnya.

Alphonzus menjelaskan saat Covid-19, kondisi perekonomian Indonesia relatif lebih baik dari banyak negara lain dikarenakan perdagangan dalam negeri yang relatif kuat.

"Pada Covid-19, kondisi perekonomian Indonesia relatif lebih baik dari banyak negara lain dikarenakan perdagangan dalam negeri yang relatif kuat dengan pasar dalam negeri yang besar yaitu populasi Indonesia yang lebih dari 280 juta penduduk," terangnya.

Sebelumnya, pemerintah mewacanakan kebijakan WFH sebanyak satu hari dalam seminggu untuk menghemat konsumsi BBM di tengah gejolak dunia. Rencana penerapan WFH ini telah dibahas dalam rapat yang dipimpin Menko Airlangga kemarin secara daring.

Pengumuman kebijakan penerapan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan imbauan bagi pegawai swasta akan diumumkan dalam waktu dekat.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pengumuman itu akan diumumkan sebelum Maret 2026 berakhir, di mana kini tersisa satu hari.

"Pokoknya akan ditetapkan bulan ini," kata Airlangga, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3/2026) lalu.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan kebijakan bekerja di rumah (work from home/WFH) sehari dalam satu pekan rencananya akan diumumkan oleh pemerintah, Selasa (31/3/2026) hari ini.

Namun, rincian waktunya tidak dijelaskan oleh Mendagri, karena pihaknya tidak mau mendahului menyampaikan penetapan hari WFH itu.

"Saya dengar, kemungkinan ya, akan disampaikan resmi besok, jadi saya nggak mau mendahului," kata Tito saat ditemui wartawan usai rapat kerja (raker) bersama Komisi II DPR RI, Senin (30/3/2026).

Add as a preferred
source on Google