Horor Krisis Energi, Negara Ini Pangkas Listrik Kantor PNS
Jakarta, CNBC Indonesia - Bangladesh mengambil langkah penghematan energi dengan memerintahkan aparatur sipil negara (ASN/PNS) mematikan lampu dan membatasi penggunaan pendingin ruangan di kantor. Kebijakan ini diambil seiring dampak perang di Timur Tengah yang memperburuk krisis energi di negara tersebut.
Pejabat Kementerian Administrasi Publik Bangladesh, Sakhawat Hossain, mengatakan pemerintah telah mengeluarkan serangkaian aturan terkait kehadiran pegawai dan penghematan listrik serta bahan bakar.
"Hanya jumlah lampu, kipas angin, pendingin ruangan, dan peralatan listrik lainnya yang diperlukan yang boleh digunakan," demikian bunyi perintah resmi yang dirilis pada Minggu malam, seperti dikutip AFP, Selasa (31/3/2026).
Dalam aturan tersebut, pegawai juga diwajibkan mematikan lampu saat meninggalkan kantor. Selain itu, suhu pendingin ruangan harus diatur minimal pada 25 derajat Celcius atau lebih tinggi guna menekan konsumsi listrik.
Negara berpenduduk sekitar 170 juta jiwa itu sangat bergantung pada impor energi, dengan sekitar 95% kebutuhan minyak dan gas dipasok dari luar negeri. Kondisi ini membuat Bangladesh rentan terhadap gejolak harga energi global, termasuk akibat konflik di Timur Tengah.
Untuk mengatasi tekanan tersebut, pemerintah Bangladesh tengah mengupayakan pinjaman sekitar US$2 miliar atau setara Rp31,2 triliun dari lembaga donor multilateral.
Selain penghematan listrik di sektor pemerintahan, otoritas juga telah mengambil sejumlah langkah lain. Di antaranya membatasi pembelian bahan bakar, menghentikan sebagian besar produksi di pabrik pupuk, serta mengerahkan aparat kepolisian untuk berpatroli di stasiun pengisian bahan bakar guna memastikan distribusi berjalan sesuai aturan.
(sef/sef) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]