PANRB-Setneg Susun Kebijakan Baru Tiap ASN Sukseskan Program Prabowo
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Sekretariat Negara tengah merancang langkah strategis pembangunan arsitektur kebijakan yang terintegrasi dalam mendukung kesuksesan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.
Rancangan kebijakan ini telah mulai dibahas dalam rapat yang digelar antara Menteri PANRB Rini Widyantini Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto dan Juri Ardiantoro pada pekan lalu, Jumat (27/3/2026).
Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan kesuksesan dan keberlanjutan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden memerlukan pendekatan kolaborasi dan network governance untuk memastikan seluruh elemen pemerintahan bergerak dalam satu arah, saling terhubung, dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Ia menekankan pentingnya kolaborasi yang terpadu dan berorientasi pada hasil bersama (shared outcome).
"Kementerian PANRB dan Kementerian Sekretariat Negara sebagai aktor dalam Strategic Diamond ingin memastikan adanya sinkronisasi kebijakan dalam pelaksanaan PHTC Presiden, sehingga keputusan bisa diambil lebih cepat, kolaborasi lebih kuat, dan program pembangunan terasa manfaatnya bagi masyarakat," dikutip dari siaran pers, Senin (30/3/2026).
Oleh sebab itu, Rini menekankan, keberhasilan PHTC Presiden tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakannya, tetapi juga kemampuan sistem pemerintahan bekerja secara terintegrasi. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pengendalian pelaksanaan, hingga koordinasi lintas instansi.
Dengan pendekatan network governance, setiap instansi kata dia akan menjadi bagian dari jejaring yang saling menguatkan untuk mencapai hasil pembangunan, bukan lagi tanggung jawab satu pihak, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh unsur pemerintah.
"Berbagai program prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan hanya bisa berhasil bila dijalankan secara kolaboratif antar-kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," tuturnya.
Di tingkat pelaksana, ia juga menekankan, birokrat juga dituntut untuk cepat menyesuaikan diri, tanggap terhadap perubahan, dan tidak lagi mempersulit urusan masyarakat. Untuk mewujudkan ini perlu dukungan sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) yang profesional yang berintegritas dan siap menjadi motor perubahan.
"Sinkronisasi kebijakan terkait pengelolaan SDM ASN pun menjadi hal krusial yang kami cermati bersama untuk memastikan SDM yang mendukung kesuksesan program prioritas pembangunan bisa dikelola dengan baik," tegas Rini.
(arj/haa) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]