MARKET DATA

Catat! PNS Ini Dibutuhkan Prabowo Jalankan Program Andalan

Zahwa Madjid,  CNBC Indonesia
25 November 2025 08:20
Prabowo Subianto mengumumkan THR & Gaji 13 bagi ASN, PPPK, Hakim, TNI Polri, & Pensiunan Tahun 2025, 11 Maret 2025. (Tangkapan layar youtube Setpres RI)
Foto: Prabowo Subianto mengumumkan THR & Gaji 13 bagi ASN, PPPK, Hakim, TNI Polri, & Pensiunan Tahun 2025, 11 Maret 2025. (Tangkapan layar youtube Setpres RI)

Jakarta, CNBC Indonesia-Pemerintahan Presiden Prabowo telah merancang Asta Cita sebagai upaya untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan di Indonesia. Dibutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK dengan kualitas terbaik untuk menjalankan Asta Cita.

"Seluruh aspek Asta Cita, mulai dari penguatan nilai kebangsaan, pembangunan ekonomi, penguatan SDM, hingga reformasi birokrasi, merupakan mandat yang pelaksana utamanya adalah ASN. Oleh sebab itu, kompetensi ASN menjadi penentu keberhasilan berbagai agenda pembangunan nasional," ungkap Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh dikutip dari situs resmi BKN, Selasa (25/11/2025)

Jumlah ASN terus meningkat dari 4,2 juta menjadi lebih dari 5,5 juta. Kenaikan ini menjadi indikator besarnya kebutuhan peningkatan kualitas aparatur agar mampu menjalankan tugas negara yang semakin kompleks, terlebih seluruh anggaran APBN dan APBD dikelola oleh ASN.

Zudan mengungkapkan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah belum meratanya SDM aparatur yang memiliki keahlian strategis. Banyak kebutuhan profesi yang belum terpenuhi, seperti analis kemiskinan, analis ekonomi, ahli inflasi, hingga tenaga profesional pada bidang ekonomi hijau dan ekonomi biru. Kondisi ini tampak nyata ketika beberapa daerah menghadapi inflasi namun tidak memiliki tenaga ahli yang memahami strategi pengendaliannya.

Misalnya, pengendalian inflasi sering dilakukan dengan cara yang kurang tepat, seperti memasok barang dari luar daerah sehingga menurunkan harga namun merugikan produsen lokal. Menurutnya, Indonesia yang merupakan negara produsen sekaligus konsumen, membutuhkan pendekatan berbeda. Kebijakan harus mampu menjaga keseimbangan antara keuntungan produsen dan perlindungan konsumen.

Zudan mengarahkan untuk menggunakan pendekatan yang lebih efektif, di mana membiarkan produsen menikmati kenaikan harga, dan sementara konsumen dibantu melalui subsidi. Pola kebijakan ini membutuhkan 3 (tiga) peran ASN yang kuat, yakni perancang kebijakan yang memahami isu teknis, pelaksana lapangan yang memastikan implementasi tepat sasaran, dan agen perubahan yang mampu berkomunikasi dengan pedagang dan rantai pasok.

"Pendekatan ini terbukti berhasil diterapkan di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, yang kemudian meraih penghargaan sebagai daerah dengan pengendalian inflasi terbaik," pungkasnya.

Pemerintah memerlukan penyediaan ASN ahli di bidang strategis harus menjadi prioritas nasional. KemenPANRB bersama BKN diharapkan menjadi pusat pengembangan talenta aparatur agar kebutuhan kompetensi di berbagai sektor dapat terpenuhi. Instansi jajaran paguyuban perlu untuk melangkah dengan optimisme bahwa melalui penguatan kapasitas ASN, penyelarasan kebijakan, dan pengembangan kompetensi yang terstruktur, target-target dalam Asta Cita dapat dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pemerintah Evaluasi Skema FWA PNS, Ini Hasilnya!


Most Popular