Tok! Israel Sahkan "APBN" 2026, Segini Jatah untuk Pertahanan
Jakarta, CNBC Indonesia - Parlemen Israel mengesahkan anggaran negara tahun 2026 pada Senin (30/3/2026), dengan peningkatan besar pada belanja militer di tengah keterlibatan negara itu dalam konflik di berbagai front.
Anggota parlemen menyetujui anggaran dengan 62 suara mendukung dan 55 menolak. Berdasarkan hukum Israel, kegagalan meloloskan anggaran hingga akhir Maret akan memicu runtuhnya pemerintah secara otomatis dan memaksa digelarnya pemilu cepat.
Total belanja dalam anggaran 2026 mencapai sekitar 850 miliar shekel Israel atau sekitar US$270 miliar. Dalam pernyataan resminya, parlemen menyebut peningkatan signifikan dialokasikan untuk sektor pertahanan.
"Sebagai bagian dari anggaran yang diperbarui, dan mengingat Operasi 'Roaring Lion', lebih dari 30 miliar shekel [sekitar US$10 miliar] telah ditambahkan ke anggaran kementerian pertahanan, sehingga totalnya menjadi lebih dari 142 miliar shekel," kata parlemen, merujuk pada nama operasi yang digunakan Israel untuk perang dengan Iran, dilansir AFP.
Belanja pertahanan Israel memang terus meningkat sejak perang di Gaza pecah setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Selain perang melawan Iran bersama Amerika Serikat sejak 28 Februari, Israel juga terlibat konflik dengan kelompok Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon selatan.
Menjelang pemungutan suara, anggota parlemen memperdebatkan rancangan anggaran hingga larut malam pada Minggu. Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich menyebut anggaran tersebut sebagai "titik balik bersejarah" bagi Israel.
"Kami memiliki kapasitas untuk membentuk ulang Timur Tengah. Anggaran ini menempatkan negara pada posisi untuk menang," kata Smotrich.
"Kami meloloskan anggaran ini di bawah pemerintahan sayap kanan yang berkomitmen menyelesaikan masa jabatan dan mencapai misinya di bidang keamanan, ekonomi, dan reformasi peradilan."
"Periode ini akan dikenang sebagai titik balik bersejarah bagi Negara Israel, mendefinisikan kembali pendekatan keamanan dan ekonomi kami," tambahnya.
Smotrich juga memuji kinerja makroekonomi Israel sebagai "menakjubkan" meskipun negara itu berada dalam kondisi perang.
Namun, pemimpin oposisi utama Yair Lapid mengecam keras anggaran tersebut dan menyebutnya sebagai "pencurian terbesar dalam sejarah negara".
"Enam miliar shekel adalah dana koalisi yang dialokasikan pemerintah ini untuk dirinya sendiri, untuk korupsi dan penghindaran wajib militer," kata Lapid.
"Masyarakat Israel tidak bodoh. Mereka memahami bahwa anggaran ini adalah rezeki nomplok bagi yang korup dan bagi mereka yang menghindari tanggung jawab, merayakannya dengan mengorbankan kami," tambahnya.
Sebelumnya, Lapid juga mengkritik penanganan perang Iran oleh pemerintah, khususnya terkait keterlambatan legislasi yang memungkinkan Yahudi ultra-Ortodoks, yang sebagian besar dibebaskan dari wajib militer, untuk direkrut. Rancangan undang-undang tersebut sejalan dengan tuntutan mayoritas warga Israel yang semakin menentang pengecualian itu.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang bergantung pada dukungan partai ultra-Ortodoks untuk mempertahankan kekuasaan, menunda pengesahan legislasi tersebut.
Lonjakan belanja pertahanan dalam anggaran juga akan menyebabkan pemotongan tiga persen pada semua kementerian lainnya, langkah yang kembali dikritik Lapid. Meski demikian, pemerintah Netanyahu yang bergantung pada dukungan partai ultra-Ortodoks dan kelompok pemukim justru menyetujui peningkatan signifikan dana khusus bagi mereka.
Partai ultra-Ortodoks akan menerima lebih dari US$750 juta tambahan untuk sekolah swasta yang mereka kelola. Sementara itu, meskipun pemotongan besar diterapkan pada anggaran sipil, pendanaan untuk permukiman tetap tidak berubah, menurut laporan kelompok anti-permukiman Peace Now.
Laporan tersebut mengecam kebijakan itu sebagai "perampokan terang-terangan dana publik" demi keuntungan kelompok kecil dalam basis pendukung pemerintah.
Pada 4 Desember, pemerintah Israel juga telah menyetujui pengeluaran lebih dari US$875 juta selama lima tahun untuk mengembangkan permukiman di Tepi Barat yang diduduki, yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.
Â
(luc/luc) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]