Terkuak Data Serangan Iran, 83% Malah Serbu Arab-Negara Teluk Teriak
Jakarta, CNBC Indonesia - Negara-negara Teluk (GCC) menjadi sasaran utama pembalasan kekerasan Iran dalam perang bersama AS-Israel yang pecah akhir bulan lalu. Meski tidak terlibat konflik, pada Jumat (01/03/2026), keenam negara anggota GCC telah dihujani serangan yang menyasar infrastruktur sipil.
Laporan Stimson Center yang berbasis di Washington pada Rabu menyatakan bahwa konflik ini telah berkembang menjadi perang mengerikan yang tidak diinginkan oleh satu pun anggota GCC. Alih-alih menyerang pangkalan militer Amerika Serikat (AS), rentetan serangan Iran justru lebih banyak menghantam fasilitas publik dan pusat ekonomi.
Pada hari pertama, rudal dan puing intersepsi Iran menghantam bandara Dubai, hotel Burj Al-Arab, pelabuhan Jebel Ali, hingga pulau buatan Palm Jumeirah. Iran menembakkan total 137 rudal dan 209 drone ke Uni Emirat Arab (UEA) demi merusak reputasi keamanan wilayah tersebut bagi investor dan wisatawan.
Negara lain seperti Arab Saudi, Bahrain, dan Qatar juga tidak luput dari serangan sejak awal konflik. Meski Iran berdalih hanya menyerang situs militer AS, kenyataannya kilang minyak Ras Tanura, fasilitas Aramco, hingga ladang minyak Shaybah di Arab Saudi ikut menjadi sasaran.
Kementerian Pertahanan Arab Saudi mengonfirmasi banyak drone menuju Riyadh telah dicegat. Seorang warga Yordania yang menetap di Riyadh menceritakan suasana mencekam tersebut kepada AFP pada Jumat (28/02/2026).
"Saya baru saja berjalan keluar bersama anak laki-laki saya ketika kami tiba-tiba mendengar ledakan. Orang-orang di sekitar kami menatap ke langit, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ini bukan sesuatu yang Anda harapkan di Riyadh," ujar warga tersebut.
Oman pun turut menjadi korban meski sebelumnya aktif memediasi pembicaraan damai antara Iran dan AS. Sejak Selasa (3/3/2026), infrastruktur minyak dan fasilitas sipil di Oman mulai dihantam serangan udara.
Data terbaru menunjukkan ketimpangan target serangan yang sangat besar. Sejak 28 Februari, negara-negara GCC telah menerima 4.391 serangan drone dan rudal atau 83% dari total tembakan, sementara Israel hanya menjadi sasaran 930 serangan atau sekitar 17% saja.
Direktur Council for Arab-British Understanding, Chris Doyle, menilai klaim Iran yang hanya menargetkan pangkalan militer AS sebagai sebuah kebohongan besar.
"Sangat jelas bahwa Iran telah menargetkan bagian-bagian penting dari infrastruktur sipil. Jadi tidak kredibel untuk membuat klaim semacam itu," kata Doyle kepada Arab News.
Doyle berpendapat bahwa strategi Iran adalah membuat perang ini terasa sangat menyakitkan bagi AS agar segera mencari strategi keluar dan kembali ke meja perundingan. Dengan membuka front militer yang luas di 12 negara, Iran memaksa AS dan sekutunya mengeluarkan biaya pertahanan yang sangat mahal.
"Adalah asumsi yang wajar bahwa sebagian karena UEA sangat dekat dengan Israel, telah menormalisasi hubungan, dan memiliki hubungan yang sangat dalam sekarang sehingga Iran melihatnya sebagai target pilihan," tutur Doyle.
Senada dengan itu, Direktur di New Lines Institute, Caroline Rose, menyebut strategi Teheran bertujuan untuk merusak keamanan regional demi menekan GCC agar menjauh dari Israel. Namun, langkah ini justru berpotensi memicu eskalasi militer yang lebih besar dari negara-negara Arab.
"Namun, ini adalah strategi yang kemungkinan besar menjadi bumerang, karena negara-negara seperti Arab Saudi telah membatalkan kebijakan untuk memungkinkan pasukan AS beroperasi dari wilayah mereka dan beberapa di antaranya sedang mempertimbangkan untuk ikut berperang," ungkap Rose.
Pada Rabu, Dewan Hak Asasi Manusia PBB bersama GCC dan Yordania telah mengesahkan resolusi yang mengutuk tindakan Iran dan menuntut ganti rugi atas kerusakan serta kehilangan nyawa. Dalam pernyataan bersama, negara-negara Teluk menegaskan bahwa mereka memiliki hak penuh untuk mempertahankan diri.
"Kami juga menegaskan kembali hak penuh dan inheren kami untuk membela diri terhadap serangan kriminal ini sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB, yang menjamin hak negara untuk membela diri, baik secara individu maupun kolektif, dalam hal terjadi agresi, dan hak kami untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan guna menjaga kedaulatan, keamanan, dan stabilitas kami," tulis pernyataan tersebut.
(tps/luc) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]