Ketua DPR Bicara Soal APBN 2026, Singgung Tentang Lapangan Kerja

haa, CNBC Indonesia
Rabu, 11/03/2026 10:00 WIB
Foto: Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR RI, ke-5 Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyoroti perihal ketahanan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026. Hal ini disampaikannya dalam pidato pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026, kemarin, Selasa (11/3/2026).

Dia berharap APBN 2026 harus mampu menjaga dan mempertahankan derajat kehidupan masyarakat. DPR RI menegaskan bahwa kebijakan fiskal negara harus tetap memastikan kesejahteraan rakyat tidak mengalami penurunan di tengah dinamika ekonomi global.


"Dalam konteks tersebut maka DPR RI akan memastikan bahwa kemampuan fiskal APBN tahun anggaran 2026 tetap dapat menjaga dan mempertahankan derajat kehidupan rakyat, kesejahteraan rakyat tidak turun kelas," ujar Puan.

Ia menjelaskan bahwa dinamika geopolitik global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah, berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi dunia dan turut berdampak pada perekonomian nasional.

Adapun beberapa sektor yang dianggap rawan terdampak antara lain; harga minyak, biaya transportasi, harga barang, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, hingga rantai perdagangan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Meski begitu, menurutnya, di tengah situasi tersebut masyarakat tetap menaruh harapan besar agar negara hadir dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan rakyat, serta memperluas akses pelayanan pendidikan dan kesehatan.

"Rakyat masih harus terus menaruh harapan besar agar negara hadir dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan rakyat, meningkatkan akses rakyat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta memperkuat ekonomi kerakyatan," ujarnya.

Oleh karena itu, Puan menegaskan bahwa politik anggaran pemerintah harus mampu menjaga ketahanan fiskal sekaligus memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap pekerjaan, peningkatan penghasilan, serta pelayanan publik yang berkualitas.

"Politik anggaran pemerintah harus dapat menjaga ketahanan fiskal yang dapat memastikan bahwa rakyat tetap mendapatkan jalan menuju kesejahteraannya," tegasnya/


(haa/haa) Add as a preferred
source on Google
Saksikan video di bawah ini:

Video: Nonfarm Payroll AS Januari 2026 Meningkat 130 Ribu