Puan Minta APBN 2026 Bisa Ciptakan Lapangan Kerja Buat Warga RI
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah untuk menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2026 untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, bukan hanya diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal.
Hal ini ia ungkapkan saat pembukaan Masa Persidangan III DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Parlemen, Jakarta Selasa (13/1/2026).
Melalui dukungan APBN dalam percepatan pertumbuhan ekonomi itu, ia mengatakan, ujungnya akan terjadi penciptaan lapangan pekerjaan yang kini sangat dibutuhkan masyarakat, hingga terjaganya daya beli warga RI.
"APBN Tahun Anggaran 2026 diarahkan tidak hanya untuk menjaga kesinambungan fiskal melainkan juga mendorong pertumbuhan ekonomi yg lebih berkualitas," tegas Puan.
"Pertumbuhan yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Puan pun memastikan, para anggota dewan dalam mengawasi pelaksanaan APBN 2026 oleh pemerintah tak lagi hanya akan fokus memperhatikan angka-angka yang ada di dalamnya, melainkan efeknya secara langsung bagi masyarakat.
"Kita akan memastikan kebijakan fiskal bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan dapat mewujudkan kehidupan rakyat yang lebih baik. Fungsi pengawasan DPR akan diarahkan pada pelaksanaan UU maupun kebijakan pemerintah di berbagai bidang," ujar Puan.
Selain itu, dalam momentum pidato pembukaan sidang hari ini, Puan juga mengungkapkan prioritas pembahasan isu strategis DPR sepanjang tahun ini, berikut ini rinciannya:
1. Ketersediaan BBM, listrik, dan bahan pangan pasca bencana di Sumatra dan wilayah lainnya.
2. Evaluasi pelaksanaan transportasi selama Natal dan Tahun Baru.
3. Evakuasi WNI di negara-negara yang sedang berkonflik.
4. Proses reformasi Polri, Kejaksaan RI, dan pengadilan untuk penegakan dan kepastian hukum masyarakat.
5. Pemenuhan hak-hak dasar binaan di lembaga pemasyarakatan tanpa diskriminatif.
6. Penanganan super flu di berbagai wilayah di Indonesia.
7. Masalah kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
8. Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
9. Evaluasi izin pemberian pemanfaatan hutan dan alih fungsi hutan.
[Gambas:Video CNBC]