APBN Rancangan Prabowo 2026 Ekspansif, Begini Tanggapan DPR

Jakarta, CNBC Indonesia-Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto terbilang ekspansif. Ini terlihat total belanja yang mencapai Rp3.786,5 triliun, tumbuh 7,3% dibandingkan dengan perkiraan 2025 yang sebesar Rp3.527,5 triliun.
"Menurut saya ada kecenderungan untuk ekspansif dari sisi volume belanja," ungkap Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Misbakhun dalam Special Talkshow CNBC Indonesia, Jumat (15/8/2025)
Meski demikian, ekspansif yang dilakukan pemerintah, menurut Misbakhun sudah tepat. Misalnya anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp171 triliun menjadi Rp335 triliun pada 2026.
"Ini menunjukkan Presiden dalam komponen belanja kelihatan 2 kali Presiden di pagi hari juga menyebutkan tentang realisasi 5800 stasiun dapurnya. 20 juta sudah penerima manfaat," jelasnya.
Dampaknya akan sangat signifikan jika dapat berjalan dengan baik, sebab melibatkan UMKM. Terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,4%.
"Ekspansi ini sangat besar dari segi belanja. memberikan pertumbuhan ekonomi," terang Misbakhun.
Di samping itu, ada dana pendidikan yang mencapai Rp757,8 triliun atau 20% dari RAPBN 2026. Ini sangat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia di massa yang akan datang. "Presiden ingin benar-benar generasi yang akan datang dipersiapkan," ujar Prabowo.
Pada penerimaan negara, Misbakhun menyebut target Rp3.147,7 triliun sangat moderat. Begitu pun dengan defisit anggaran sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48% terhadap PDB.
"Jumlah ini menurut masih saya moderat. melihat dari sisi belanja dan melihat dari defisit, karena revisi terakhir naik dari 2,52% menjadi 2,78%," paparnya.
Hal ini akan dibahas dalam rapat antara pemerintah dan DPR ke depannya. Misalnya dari sisi penerimaan, DPR akan melihat ruang peningkatan penerimaan.
"Tinggal membicarakan politiknya gimana. Ada ruang penerimaan baru yang mana bisa dinaikkan. Dari ruang defisit sebenarnya masih terbuka peluang pemerintah ruang menaikkan surat utang, disamping dari sisi penerimaan," pungkasnya.
(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Tok! 8 Fraksi DPR RI Setuju RUU Pertanggungjawaban APBN 2024
