China Tiba-Tiba Emosi ke Tetangga RI, Sebut Merasa Dipermainkan

Jakarta, CNBC Indonesia - Duta Besar China untuk Australia, Xiao Qian, melontarkan peringatan keras kepada Canberra. Hal ini terkait rencana pemerintah Australia untuk mengambil alih kendali Pelabuhan Darwin, yang saat ini dikelola oleh perusahaan asal Negeri Tirai Bambu melalui kontrak sewa jangka panjang.

Xiao Qian mengkritik keras langkah Pemerintah Australia tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan yang tidak etis serta melanggar prinsip kerja sama ekonomi. Menurutnya, manuver politik tersebut bukan merupakan cara yang benar dalam menjalankan sebuah bisnis internasional yang profesional.

"Ketika Anda merugi, Anda ingin menyewakannya kepada perusahaan asing, dan ketika pelabuhan itu menghasilkan uang, Anda ingin mengambilnya kembali?," cetus Xiao dalam pengarahan tahunannya kepada media lokal pada hari Rabu (28/1/2026).

Sebagai informasi, Landbridge Group yang dimiliki oleh miliarder China, Ye Cheng, telah mengendalikan Pelabuhan Darwin yang berlokasi di Northern Territory sejak tahun 2015. Kesepakatan tersebut dilakukan di bawah perjanjian sewa selama 99 tahun. Kala itu, otoritas Australia menyetujui nilai kontrak sebesar US$ 350 juta (Rp 5,88 triliun) dengan harapan ekspansi pelabuhan dapat merevitalisasi ekonomi di wilayah pedesaan tersebut.

Namun, tensi mulai naik ketika Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berjanji untuk mengembalikan pelabuhan tersebut ke kendali Australia saat berkampanye menjelang pemilu nasional tahun lalu. Albanese secara tegas menyatakan bahwa fasilitas strategis tersebut seharusnya dikelola oleh perusahaan lokal atau langsung oleh pemerintah.

Menanggapi rencana tersebut, Xiao memperingatkan bahwa Beijing tidak akan tinggal diam dan siap mengambil langkah nyata untuk membela kepentingan Landbridge jika Australia mencoba mengubah perjanjian sewa secara paksa. Ia menegaskan bahwa pihak China akan memantau situasi ini dengan sangat cermat.

"Kami akan melihat kapan waktunya bagi kami untuk mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu, guna mencerminkan posisi pemerintah China dan melindungi kepentingan sah perusahaan-perusahaan China kami," tegas Xiao tanpa memberikan rincian lebih lanjut mengenai tindakan apa yang akan diambil.

Di sisi lain, PM Anthony Albanese yang sedang melakukan kunjungan ke Timor Leste pada hari Rabu, tetap teguh pada pendiriannya. Ia mengulangi niatnya untuk mengembalikan fasilitas tersebut ke tangan Australia dengan alasan demi kedaulatan negara. Albanese menggambarkan langkah tersebut sebagai sesuatu yang dilakukan demi "kepentingan nasional".

Meskipun selama bertahun-tahun muncul kontroversi dan klaim bahwa kesepakatan pelabuhan tersebut menimbulkan risiko keamanan nasional, serangkaian tinjauan pemerintah justru menunjukkan hasil berbeda. Termasuk tinjauan yang diperintahkan oleh Albanese sendiri, menyimpulkan bahwa tidak ada dasar hukum yang kuat untuk membatalkan atau mengubah perjanjian dengan perusahaan China tersebut.

Perselisihan ini diprediksi akan berdampak luas mengingat China adalah mitra dagang utama Australia. Nilai perdagangan dua arah pada 2024-2025 tercatat mencapai US$ 218 miliar (Rp 3.662,4 triliun). Ketegangan ini menjadi babak baru dalam hubungan Canberra dan Beijing yang sebelumnya sudah sering diuji oleh berbagai sengketa, mulai dari isu keamanan nasional hingga masalah hak asasi manusia.