Amerika di Tepi Jurang, Pemerintah Trump Bisa Shutdown Sabtu Ini
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Amerika Serikat (AS) berada di ambang penutupan sebagian (partial government shutdown) mulai Sabtu dini hari waktu setempat. Ini menyusul kebuntuan politik di Senat terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) pendanaan Departemen Keamanan Dalam Negeri (Department of Homeland Security atau DHS).
Ancaman shutdown muncul setelah Senator Partai Demokrat menolak mendukung paket anggaran yang telah disahkan DPR AS. Penolakan itu dipicu oleh kasus tewasnya Alex Pretti, seorang perawat perawatan intensif berusia 37 tahun, yang diduga dibunuh oleh agen federal di Minneapolis.
RUU tersebut merupakan bagian dari paket belanja pemerintah senilai lebih dari US$1,2 triliun, atau sekitar Rp19.800 triliun. Mencakup pendanaan sebagian besar lembaga pemerintah federal hingga tahun fiskal berakhir pada 30 September.
Agar dapat lolos di Senat, RUU itu membutuhkan sedikitnya 60 suara untuk menghindari filibuster. Namun, Partai Republik hanya menguasai 53 kursi, sehingga membutuhkan dukungan Demokrat/ Namun hingga kini suara tersebut belum didapatkan.
Pemimpin Minoritas Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, menegaskan pihaknya tidak akan menyetujui pendanaan DHS, khususnya lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (Immigration and Customs Enforcement/ICE), tanpa reformasi yang jelas.
"Solusinya harus datang dari Kongres; publik tidak dapat mempercayai pemerintah untuk melakukan hal yang benar sendiri," kata Schumer dalam pidatonya di lantai Senat, seperti dikutip CNBC International, Rabu (28/1/2026).
"Saya akan menolak setiap undang-undang yang mendanai ICE sampai lembaga itu dikendalikan dan dirombak. Jika RUU DHS ini tetap dipaksakan, maka penutupan pemerintahan yang tidak perlu akan terjadi," menambahkan.
Di sisi lain, Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik, John Thune, menyebut kematian Pretti sebagai tragedi yang memerlukan penyelidikan menyeluruh. Namun, ia mendesak Demokrat untuk tetap terlibat dalam negosiasi anggaran.
"Pembicaraan yang produktif sedang berlangsung, dan saya mendorong rekan-rekan Demokrat untuk menemukan jalan keluar guna menghindari penutupan pemerintahan yang tidak perlu," ujar Thune.
Jika Senat mengubah RUU tersebut, DPR AS harus kembali mengesahkannya. Namun, DPR saat ini tengah memasuki masa reses dan belum mengumumkan rencana kembali bersidang sebelum tenggat waktu.
Apabila kesepakatan tidak tercapai hingga Jumat malam, sejumlah lembaga federal akan kehilangan pendanaan dan memasuki kondisi shutdown. Pegawai pemerintah yang dikategorikan "non-esensial" akan dirumahkan, sementara pegawai "esensial" tetap bekerja tanpa menerima gaji.
Sejumlah layanan penting seperti pembayaran Jaminan Sosial, Medicare, dan Medicaid umumnya tetap berjalan. Namun, layanan lain berpotensi terganggu, termasuk operasional Internal Revenue Service (IRS) di awal musim pajak, layanan pusat bantuan wajib pajak, serta sejumlah program sosial seperti Head Start.
Sementara itu, DHS diperkirakan masih dapat beroperasi relatif normal karena telah menerima alokasi dana sekitar US$178 miliar atau setara Rp2.937 triliun melalui undang-undang terpisah yang disahkan tahun lalu. Namun, belum jelas apakah lembaga lain memiliki sumber pendanaan serupa untuk bertahan jika shutdown berlangsung lama.
(sef/sef)[Gambas:Video CNBC]