Ngeri Ribut dengan China, Jepang Minta Nelayan Hindari Pulau

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Jepang telah meminta para nelayannya untuk menjauhi sementara Kepulauan Senkaku di Laut China Timur, wilayah yang dikelola Jepang namun juga diklaim China. Pengumuman ini muncul seiring meningkatnya kekhawatiran akan potensi bentrokan yang dapat memicu eskalasi diplomatik dengan Beijing.

Permintaan tersebut disampaikan secara tidak resmi sejak akhir tahun lalu kepada sejumlah nelayan yang biasa melaut di sekitar kepulauan tak berpenghuni itu. Langkah ini menandai perubahan sikap pemerintah Jepang, yang selama bertahun-tahun sebelumnya secara diam-diam mentoleransi aktivitas penangkapan ikan sebagai simbol kendali Jepang atas wilayah sengketa tersebut.

Hitoshi Nakama (76), nelayan sekaligus anggota dewan lokal di Ishigaki, mengaku diminta untuk menunda pelayaran ke kawasan itu meski selama bertahun-tahun rutin menghindari kapal penjaga pantai China demi memanen hasil laut.

"Yang sebenarnya dia katakan adalah dia tidak ingin saya pergi," ujar Nakama kepada Reuters, dilansir Selasa (27/1/2026).

Ia menceritakan pertemuannya dengan Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama pada Desember lalu. Dalam pertemuan tersebut, Katayama memperingatkan bahwa "insiden kecil dapat berkembang menjadi lebih besar dan menyebabkan perang."

Meski demikian, para nelayan seperti Nakama dan Kazushi Kinjo (53) mengaku tetap bertekad kembali melaut. "Saya mendapatkan penghasilan saya di sana. Penghasilannya cukup besar," kata Kinjo.

Nakama pun menegaskan sikap serupa. "Saya akan pergi ke sana selama saya masih punya kapal. Saya akan terus pergi," ujarnya.

Ketegangan di kawasan meningkat sejak November, setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyinggung kemungkinan respons Tokyo jika China menyerang Taiwan. Pernyataan itu memicu reaksi keras Beijing dan mendorong kekhawatiran sekutu Jepang, Amerika Serikat, terhadap potensi eskalasi konflik.

Seorang pejabat pemerintahan AS mengatakan Washington menentang "upaya sepihak untuk mengubah status quo di Laut China Timur," meski menolak mengomentari komunikasi langsung antara Presiden Donald Trump dan Takaichi.

Kementerian Luar Negeri Jepang menegaskan Kepulauan Senkaku merupakan bagian inheren dari wilayah Jepang dan menyatakan telah berulang kali melayangkan protes diplomatik atas pelanggaran wilayah oleh China. Namun, kementerian menolak mengomentari secara spesifik permintaan kepada para nelayan.

Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri China menuduh sejumlah warga Jepang "memasuki perairan terkait atas nama memancing untuk memprovokasi dan menimbulkan masalah," serta menyerukan penyelesaian melalui dialog.

Wali Kota Ishigaki, Yoshitaka Nakayama, menilai kekhawatiran utama Tokyo adalah risiko penahanan nelayan oleh otoritas China. "Jika seseorang benar-benar ditahan, itu akan meningkat menjadi masalah internasional yang jauh lebih besar," katanya.

Menurut Penjaga Pantai Jepang, kapal penjaga pantai China terdeteksi di sekitar Kepulauan Senkaku selama 357 hari sepanjang tahun lalu. Jumlah kunjungan kapal nelayan Jepang sendiri terus menurun, dari 18 kali pada 2024 menjadi hanya delapan kunjungan tahun lalu.