Soal Longsor Cisarua, Menteri LH Sebut Ada Faktor Lain Selain Hujan

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq angkat suara perihal bencana tanah longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Hal itu berdasarkan kunjungannya ke lokasi pada Minggu (25/1/2026) kemarin.

Dalam tinjauannya, Hanif mengatakan pemulihan lingkungan dan perbaikan tata ruang lanskap harus menjadi prioritas pasca bencana tersebut. Dia juga menyoroti pentingnya penguatan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar fungsi ekologis kawasan tetap terjaga di tengah masifnya aktivitas pemanfaatan lahan.

"Penanganan bencana tidak bisa dilakukan secara parsial. Kami akan melibatkan para ahli untuk mengkaji penyebab utama longsor ini, sekaligus merumuskan langkah tindak lanjut, terutama yang berkaitan dengan tata ruang agar kejadian serupa tidak terulang," ujar Hanif dalam keterangan resmi, dikutip Senin (26/1/2026).

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang dikutip KLH, wilayah Cisarua tercatat mengalami curah hujan selama empat hari berturut-turut dengan intensitas rata-rata 68 milimeter per hari.

Meski menjadi pemicu, Hanif menjelaskan secara klimatologis angka tersebut tidak tergolong ekstrem jika dibandingkan wilayah lain, namun tetap berdampak karena adanya kerapuhan pada struktur tutupan lahan di wilayah Bandung Barat.

"Curah hujan ini memang menjadi pemicu, namun dengan intensitas sekitar 68 milimeter per hari, sebenarnya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan beberapa kejadian bencana di wilayah lain. Ini menunjukkan bahwa ada faktor lain yang perlu kita evaluasi secara mendalam," tambahnya.

Faktor lain yang menjadi sorotan adalah perihal karakteristik geologi, kemiringan lereng, serta pembukaan lahan untuk area pertanian masyarakat yang dinilai tidak mengindahkan kaidah pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Pihaknya menilai adanya ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang dengan daya dukung lingkungan, di mana tutupan lahan kian menipis tanpa adanya sistem terasering atau penguatan vegetasi yang tepat.

"Perubahan fungsi lahan dan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi faktor kunci meningkatnya risiko bencana, meski curah hujan tidak berada pada kategori ekstrem. Penataan ruang berkelanjutan dan pemulihan vegetasi pada lereng-lereng kritis menjadi solusi jangka panjang yang tidak bisa ditawar lagi," tegasnya.

Ke depan, pihaknya berkomitmen untuk menurunkan tim ahli dari berbagai disiplin ilmu guna mengevaluasi secara mendalam penyebab terjadinya longsor dan merumuskan kebijakan penataan ruang yang lebih ketat.

Pemerintah juga akan melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam mengaudit rencana tata ruang serta memperkuat upaya mitigasi bencana berbasis ekosistem.