Tetangga RI Gelar Pemilu, Warga Sebut Sandiwara-Militer Menang Telak

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemungutan suara pemilu di Myanmar telah berakhir. Setelah menangkap lawan-lawan politik, melarang partai paling populer, serta menggunakan kekerasan untuk membungkam perbedaan pendapat, partai proksi militer dipastikan melaju menuju kemenangan telak.

Seorang warga Mandalay, kota terbesar kedua di Myanmar, yang baru mencoblos pada Minggu (25/1/2026), menyebut pemilu kali ini sebagai sandiwara. Ia memilih datang ke tempat pemungutan suara bukan karena percaya pada proses demokrasi, melainkan karena takut akan adanya pembalasan dari aparat junta jika tidak ikut memilih.

"Ini adalah pemilu palsu," katanya, dilansir The Guardian. "Mereka adalah orang-orang yang tidak punya hati. Saat ini, kami tidak punya masa depan, kami tidak punya kebebasan, kami tidak bisa berbicara dengan bebas," ujarnya lagi.

Pria itu menolak disebutkan namanya dan segera pergi karena khawatir polisi dan petugas pemilu mengawasinya. Sebelum berlalu, ia menambahkan tentang militer.

"Mereka membunuh saudara-saudara saya."

Myanmar berada di bawah kekuasaan militer sejak kudeta 5 tahun lalu, ketika Angkatan Bersenjata menggulingkan pemerintahan terpilih dan memenjarakan Aung San Suu Kyi, yang saat itu menjabat sebagai penasihat negara dan pemimpin de facto.

Sejak itu, pasukan keamanan menembaki demonstran pro-demokrasi di jalanan dan melakukan penangkapan dari rumah ke rumah terhadap mereka yang menentang kekuasaan militer.

Banyak warga kemudian mengangkat senjata, memicu perang yang meluas ke berbagai wilayah dan melibatkan kelompok-kelompok etnis bersenjata yang sejak lama berkonflik dengan militer.

Menurut para pakar PBB dan organisasi HAM, junta telah membakar rumah-rumah warga, melakukan pembantaian di desa-desa, serta berulang kali melancarkan serangan udara terhadap infrastruktur sipil untuk menekan lawan-lawannya.

Tak jauh dari Mandalay, pertempuran masih terus berlangsung. Media lokal melaporkan bahwa pemungutan suara di sejumlah wilayah pedesaan di kawasan Mandalay dibatalkan karena konflik bersenjata. Di wilayah perkotaan, pemilu tetap digelar dengan penjagaan ketat aparat bersenjata.

Sejak pagi hari, keluarga-keluarga datang ke TPS dengan sepeda motor, berbaris di bawah tenda biru untuk memberikan suara. Namun, hanya sedikit yang percaya pemilu ini akan membawa perubahan nyata.

Seorang warga Mandalay lainnya, Kyaw Kyaw, mengatakan militer hanya berusaha mempertahankan citra demokrasi di mata publik.

"Mereka mencoba menampilkan kedok demokrasi," katanya. "Mereka tidak bisa mengubah kenyataan."

Menurutnya, masalah yang dihadapi rakyat tidak akan berubah: hukum yang represif dan konflik bersenjata yang terus berlanjut. Ia juga tidak melihat tanda-tanda bahwa salah satu pihak akan melunak.

Bahkan, banyak yang khawatir pertempuran justru akan makin intens. Dalam beberapa tahun terakhir, militer kehilangan banyak wilayah yang direbut kelompok oposisi. Namun dengan dukungan China, militer mulai kembali mendapatkan momentum di medan perang dan meningkatkan serangan udara untuk merebut kembali wilayah yang hilang.

Mandalay sendiri relatif tenang, tetapi kedekatannya dengan daerah konflik dan dengan Mandalay PDF, salah satu kelompok anti-junta terkuat yang terbentuk pasca-kudeta, membuat jalur perdagangan terganggu. Penjualan sejumlah barang dibatasi, sementara harga kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng melonjak hingga tiga kali lipat sejak kudeta, menurut perkiraan Kyaw Kyaw.

Jumlah pengungsi yang melarikan diri ke Mandalay juga meningkat tajam, sehingga mendorong kenaikan biaya sewa rumah.

Kondisi kota makin diperparah oleh gempa bumi besar tahun lalu yang menghancurkan banyak bangunan. Salah satu ikon kota, apartemen Sky Villa yang sebelumnya setinggi 12 lantai, kini hanya menyisakan lahan kosong tertutup lembaran logam biru.

Di sepanjang jalan, mobil-mobil yang terseret dari area parkir gedung itu terlihat rusak parah dan ditinggalkan. Meski lokasi-lokasi utama sudah dibersihkan, banyak bangunan lain masih retak dan rusak.

"Jelas, beberapa bangunan hunian di Mandalay tidak aman untuk ditinggali setelah gempa," kata Kyaw Kyaw.

Warga yang tinggal di apartemen tinggi merasa sangat cemas, sementara mereka yang tinggal di rumah kayu sederhana pun merasa waswas setiap kali merasakan getaran.

Sebagian besar warga menghindari membicarakan politik di ruang publik, khawatir ada yang mendengar dan melaporkan mereka.

"Mereka bisa ada di mana-mana, di kedai teh sekalipun," kata Thandar, 35 tahun, warga Mandalay lainnya, merujuk pada aparat keamanan dan para informan.

Ia mengatakan banyak warga hidup dalam ketakutan akan razia aparat yang memeriksa ponsel untuk mencari VPN terlarang atau unggahan media sosial yang menunjukkan dukungan terhadap kelompok oposisi.

Hampir tidak diragukan lagi bahwa partai proksi militer, Union Solidarity and Development Party (USDP), akan memenangkan pemilu dengan kemenangan telak. Partai ini mencalonkan kandidat terbanyak dan sebelumnya juga meraih mayoritas kursi dalam putaran-putaran awal.

Banyak pihak memperkirakan kepala junta Min Aung Hlaing akan menjadi presiden. Namun, muncul pula spekulasi bahwa ia mungkin akan menciptakan jabatan khusus agar tetap memegang kekuasaan politik sekaligus mempertahankan posisinya sebagai panglima militer.

Ia sendiri membela pemilu ini sebagai bebas dan adil, serta mengklaim mendapat dukungan rakyat.

Sebaliknya, PBB dan negara-negara Barat seperti Inggris dan Australia, serta pejabat HAM tertinggi Uni Eropa, menolak mengakui legitimasi pemilu tersebut. ASEAN juga tidak mengirimkan pengamat dan tidak akan mendukung hasil pemilu. China, sebagai sekutu utama militer Myanmar, justru mendukung proses pemungutan suara.

Tingkat partisipasi dalam putaran awal pemilu yang berlangsung sebulan penuh tercatat hanya 55%, lebih rendah dibandingkan sekitar 70% pada pemilu sebelumnya, meskipun militer dilaporkan mengancam warga dengan sanksi jika tidak ikut memilih.

Di Mandalay, pejabat lokal mengumumkan imbauan pemilu lewat pengeras suara. Setelah TPS dibuka pada Minggu, petugas bahkan mendatangi rumah-rumah warga, termasuk rumah Thandar, untuk memaksa mereka datang mencoblos.

Namun, banyak yang tetap menolak, termasuk Thandar sendiri. "Pemilu ini tidak adil," katanya.
"Saya tidak peduli dengan ancaman mereka."