Daftar 10 Kementerian & Lembaga dengan Anggaran Terbesar di 2026
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan anggaran untuk seluruh lembaga negara dalam APBN 2026, termasuk kementerian atau lembaga (K/L) yang menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih.
Rincian anggaran lembaga negara itu telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sejak 22 Oktober 2025 dan berlaku 1 Januari 2026.
Dari seluruh lembaga negara yang telah mendapatkan jatah anggaran dalam bentuk belanja pemerintah pusat senilai Rp 3.149,47 triliun itu, setidaknya ada 10 K/L yang mendapatkan anggaran paling banyak dalam APBN 2026.
Di luar dana yang dimasukkan ke dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara alias BA BUN senilai Rp 1.639,18 triliun, berikut ini 10 K/L yang mendapatkan jatah anggaran paling jumbo di 2026:
-
Badan Gizi Nasional - Rp 268 triliun
-
Kementerian Pertahanan - Rp 187,10 triliun
-
Polri - Rp 146,05 triliun
-
Kementerian Pekerjaan Umum - Rp 118,50 triliun
-
Kementerian Kesehatan - Rp 114 triliun
-
Kementerian Agama - Rp 88,89 triliun
-
Kementerian Sosial - Rp 84,44 triliun
-
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi - Rp 61,87 triliun
-
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah - Rp 56,68 triliun
-
Kementerian Keuangan - Rp 52,01 triliun
Adapun daftar lengkap anggaran untuk setiap organisasi atau lembaga negara yang telah tertuang dalam UU 17/2025 tentang APBN 2026 sebagai berikut ini:
-
MPR Rp 1,05 triliun
-
DPR Rp 9,89 triliun
-
BPK Rp 6,83 triliun
-
MA Rp 14,75 triliun
-
Kejaksaan Rp 20,25 triliun
-
Kementerian Sekretariat Negara Rp 2,60 triliun
-
Kementerian Dalam Negeri Rp 7,8 triliun
-
Kementerian Luar Negeri Rp 10,22 triliun
-
Kementerian Pertahanan Rp 187,100 triliun
-
Kementerian Keuangan Rp 52,01 triliun
-
Kementerian Pertanian Rp 40,14 triliun
-
Kementerian Perindustrian Rp 2,50 triliun
-
Kementerian ESDM Rp 10,11 triliun
-
Kementerian Perhubungan Rp 28,48 triliun
-
Kementerian Kesehatan Rp 114 triliun
-
Kementerian Agama Rp 88,89 triliun
-
Kementerian Ketenagakerjaan Rp 3,86 triliun
-
Kementerian Sosial Rp 84,44 triliun
-
Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 13 triliun
-
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rp 485,21 miliar
-
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp 236,70 miliar
-
Kementerian BUMN Rp 280,31 miliar
-
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp 214,11 miliar
-
Kementerian PANRB Rp 392,98 miliar
-
Badan Intelijen Negara Rp 16,67 triliun
-
Badan Siber dan Sandi Negara Rp 3,49 triliun
-
Badan Pusat Statistik Rp 6,92 triliun
-
Bappenas Rp 2,59 triliun
-
Kementerian ATR/BPN Rp 9,49 triliun
-
Perpusnas Rp 377,99 miliar
-
Kementerian Komunikasi dan Digital Rp 8,62 triliun
-
Polri Rp 146,05 triliun
-
BPOM Rp 2,24 triliun
-
Lemhannas Rp 212,02 miliar
-
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rp 775,08 miliar
-
Badan Narkotika Nasional Rp 1,51 triliun
-
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Rp 3,63 triliun
-
Komnas HAM Rp 161,62 miliar
-
BMKG Rp 2,67 triliun
-
KPU Rp 3,53 triliun
-
MK Rp 379,33 miliar
-
PPATK Rp 333,57 miliar
-
Badan Informasi Geospasial Rp 2,27 triliun
-
Badan Standarisasi Nasional Rp 190 miliar
-
Badan Pengawas Tenaga Nuklir Rp 117,74 miliar
-
LAN Rp 293,34 miliar
-
ANRI Rp 279,33 miliar
-
BKN Rp 639,46 miliar
-
BPKP Rp 2,37 triliun
-
Kementerian Perdagangan Rp 1,40 triliun
-
Kemenpora Rp 1,15 triliun
-
KPK Rp 1,58 triliun
-
DPD Rp 1,80 triliun
-
KY Rp 195,25 miliar
-
BNPB Rp 490,96 miliar
-
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI Rp 546,36 miliar
-
LKPP Rp 216,26 miliar
-
Basarnas Rp 1,55 triliun
-
KPPU Rp 163,49 miliar
-
Ombudsman RI Rp 251,97 miliar
-
Badan Nasional Pengelola Perbatasan Rp 469,61 miliar
-
BPKPB Batam Rp 2,52 triliun
-
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Rp 1,71 triliun
-
Bawaslu Rp 2,47 triliun
-
LPP RRI Rp 997,70 miliar
-
TVRI Rp 1,15 triliun
-
BPKPB Sabang Rp 36,47 miliar
-
Bakamla Rp 1,75 triliun
-
BPIP Rp 384,86 miliar
-
LPSK Rp 259,22 miliar
-
BRIN Rp 6,14 triliun
-
Bapanas Rp 233,29 miliar
-
Otorita IKN Rp 6,26 triliun
-
Badan Karantina Indonesia Rp 1,79 triliun
-
Badan Gizi Nasional Rp 268 triliun
-
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Rp 357,99 miliar
-
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Rp 221,93 miliar
-
Kementerian Koordinator Bidang Pangan Rp 206,98 miliar
-
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rp 262,55 miliar
-
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 333,68 miliar
-
Kementerian Hukum Rp 4,22 triliun
-
Kementerian HAM Rp 718,12 miliar
-
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp 18,84 triliun
-
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Rp 56,68 triliun
-
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Rp 61,87 triliun
-
Kementerian Kebudayaan Rp 1,50 triliun
-
Badan Penyelenggara Haji Rp 579,03 miliar
-
Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Rp 551,84 miliar
-
Kementerian Kehutanan Rp 6,03 triliun
-
Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH Rp 1,39 triliun
-
Kementerian Pekerjaan Umum Rp 118,5 triliun
-
Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rp 10,89 triliun
-
Kementerian Pariwisata Rp 1,85 triliun
-
Kementerian Ekonomi Kreatif/Bekraf Rp 528,46 miliar
-
Kementerian Koperasi Rp 962,04 miliar
-
Kementerian UMKM Rp 546,59 miliar
-
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Rp 2,50 triliun
-
Kementerian Transmigrasi Rp 1,90 triliun
(arj/mij)