Amit-Amit Dolar Tembus Rp17.000, Pengusaha Ingatkan Dampak Ngerinya

Jakarta, CNBC Indonesia - Ancaman penguatan mata uang AS hingga menembus level Rp17.000 per dolar mulai memicu kekhawatiran serius di kalangan dunia usaha. Tekanan nilai tukar ini dinilai berpotensi menjalar luas ke harga-harga di pasar domestik.

"Dampaknya yang kita khawatirkan adalah mau tidak mau nantinya akan ada penyesuaian harga ya, penyesuaian harga-harga di pasaran ya tentu terutama dengan produk-produk yang memang berbasis bahan bakunya itu adalah dari impor dalam hal ini," Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah Sarman Simanjorang kepada CNBC Indonesia, Rabu (14/1/2026).

Di sisi lain, kondisi ini tidak sepenuhnya menjadi kabar buruk bagi semua pelaku usaha. Ada kelompok tertentu yang justru menikmati keuntungan dari kuatnya mata uang Negeri Paman Sam.

"Ya kalau misalnya katakanlah teman-teman kita yang bermain di ekspor ya mungkin cuan lah ya karena ya bagaimanapun dengan ekspor ke luar negeri tentu akan dibayar pakai dolar tentu mereka akan cuan," kata Sarman.

Namun, tekanan dolar tinggi tidak berhenti di sektor swasta semata. Beban juga dirasakan oleh negara, terutama dalam pengelolaan keuangan dan kewajiban yang terkait mata uang asing.

"Tapi bukan hanya di kalangan swasta sendiri ya, tapi bagi pemerintah juga BUMN ya juga akan mendapat tekanan gitu kan, misalnya seperti utang kita misalnya. Dengan dolar yang begitu tinggi tentu mau tidak mau kan utang kita akan semakin membengkak ya kan," kata Sarman.

Ketergantungan pada pembiayaan valas membuat risiko nilai tukar menjadi semakin sensitif.

"Kemudian juga para BUMN kita yang selama ini juga mendapat pendanaan dari luar misalnya pakai dolar ya tentu juga mau tidak mau juga kan itu akan membengkak gitu loh," ujar Sarman.

Artinya dampak penguatan dolar bersifat menyeluruh dan tidak bisa dipandang sebagai isu sektoral semata. Setiap entitas yang memiliki eksposur terhadap mata uang asing berpotensi terdampak secara langsung.

"Jadi artinya ya memang penguatan dolar ini ya bukan hanya sektor swasta tapi pemerintah dan BUMN juga yang memiliki mitra kerja atau mungkin yang memiliki selama ini juga mendapat dana untuk pengembangan usahanya dengan dari luar negeri tentu juga ini juga akan mendapat tekanan gitu," katanya.