Danantara: Arah Kebijakan Fiskal Berubah Jadi Pro-Growth di 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menilai arah kebijakan fiskal Indonesia saat ini propertumbuhan atau seringkali dikenal pro-growth. Pembauran arah ini disebut Danantara berbeda dengan kebijakan pada awal 2025 yang lebih ketat. Ini sejalan dengan target pertumbuhan mendekati 6% pada 2026.

Danantara menilai kebijakan fiskal dengan arah pro-growth akan memiliki peran krusial mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Kebijakan fiskal mungkin menawarkan sisi positif yang paling nyata. Dengan prioritas ulang Anggaran dan pengekangan pengeluaran di awal tahun 2025, pemerintah kini beralih ke sikap pro-pertumbuhan yang tegas, berfokus pada penghapusan hambatan administratif," ungkap Danantara pada laporan Danantara Economic Outlook 2026 dikutip Senin (12/1/2026).

Misalnya saja pada program prioritas Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan peningkatan pesat pembukaan stasiun makanan dalam beberapa bulan terakhir.dapat memastikan pencairan fiskal yang lebih cepat dan pendorong sisi permintaan yang lebih konsisten untuk perekonomian pada 2026.

Selain itu, dari sisi administratif pemerintah juga mengupayakan pembenahan iklim investasi di Indonesia guna menarik investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Salah satu langkahnya adalah membuka pengaduan bisnis dan membentuk Satgas Debottlenecking.

Patut diketahui, sudah ada 2 kasus yang melakukan sidang untuk penyelesaian masalah bisnis dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan ada 36 kasus lagi yang sedang mengantri.

Purbaya pun memastikan akan terus membuka kanal aduan debottlenecking bagi pengusaha. Dia pun berjanji akan berupaya untuk menyelesaikan kasus per kasus secara tuntas.

"Jadi kita akan terima aduan begitu kalau bisa selesaikan, selesaikan langsung kalau ada adjustment di peraturan kalau sudah selesai akan selesai," tegasnya.

Purbaya pun mengakui bahwa investor asing sudah mulai memandang positif prospek investasi di Indonesia. Hal. ini sejalan dengan kebijakan Satgas Debottlenecking.

"Ya rupanya asing juga udah melihat tuh kebijakan itu, mereka melihat dan kelihatan semakin optimis. Sudah banyak akan mengadukan dari luar negeri, Singapura dan negara-negara lain, yang pengusahaan yang punya investasi disini, beberapa sudah masuk kali," katanya.

Deputi Bidang Perekonomian Kemensetneg, Satya Bhakti Parikesit menegaskan kanal aduan debottlenecking bagi pengusaha memang diluncurkan untuk mengatasi permasalahan kegiatan usaha dan investasi yang selama ini disoroti Presiden Prabowo Subianto. Ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem kegiatan usaha dan investasi yang baik.

"Memberikan kepastian usaha kepada pelaku usaha intinya pengaduan kanal ini memang salah satu upaya instrumen kita agar kepastian usaha dapat terwujud," ujarnya.

Diikuti Bank Sentral

Sementara dari sisi moneter, Danantara mengatakan bahwa dampak kebijakan penurunan suku bunga 125 basis poin pada 2025 akan lebih terasa pada 2026.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memastikan, ruang penurunan suku bunga acuan BI rate pada 2026 terbuka lebar.

Namun, ia belum mau mengungkapkan seberapa banyak penurunan suku bunga acuan akan dilakukan pada tahun depan.

"Tentu saja tingkat penurunan dan waktu nya akan kami evaluasi dari bulan ke bulan melalui asesmen baik inflasi, ekonomi, moneter, dan nilai tukar," kata Perry.

Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa bauran kebijakan BI akan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan alias pro-growth.

"Kebijakan moneter pada tahun 2026 diarahkan untuk menjaga stabilitas (pro-stability) dengan tetap memanfaatkan ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (pro-growth)," kata Perry dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025, pada akhir November 2025.

Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran pada 2026 tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi (pro-growth).