Ujian Proteksionisme-Ketidakpastian Global, Industrialisasi RI Mandek?
Jakarta, CNBC Indonesia - Dunia tengah bergerak menuju arah yang semakin tidak ramah untuk perdagangan bebas. Proteksionisme ekonomi menguat akibat Amerika Serikat dengan kebijakan tarif, yang berpotensi diikuti banyak negara lainnya.
Belum lagi adanya ketegangan geopolitik ketidakpastian rantai pasok memperpanjang daftar tantangan bagi negara berkembang seperti Indonesia. Beberapa ahli juga sepakat bahwa ketidakpastian global ini bukan menjadi fenomena jangka pendek, melainkan menjadi tantangan yang akan terus menjadi "hantu" di tahun 2026 mendatang.
Hal ini akan mempengaruhi kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia, investasi pada sektor riil termasuk pergerakan pada sektor manufaktur, hingga perdagangan Indonesia.
Demikian rangkuman wawancara CNBCÂ Indonesia dengan para ekonom, meneropong kekuatan Indonesia di tengah tantangan global tahun 2026.
Proteksionisme AS : Ancaman atau Peluang?
Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf memprediksikan ketidakpastian global ini kemungkinan bakal berlanjut dalam waktu yang lama. Akar masalahnya adalah fragmentasi global dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik.
"Trend-nya sekuler dan menguat. Global economic imbalance antara US dengan negara-negara utama seperti EU dan China juga memerlukan waktu untuk diperbaiki," kata Arief.
Indonesia diyakini berada pada posisi yang unik. Dengan kekuatan ekonomi domestik yang besar, ketergantungan ekspor yang rendah.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran ini juga menjelaskan dampak global terhadap ekonomi Indonesia terbilang kecil. Dari catatannya nilai ekspor terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hanya 22%, sedangkan Vietnam mencapai 90%, dan Thailand hingga 70%.
Selain itu juga terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang konsisten stabil di kisaran 5%, dalam waktu lama, di tengah kondisi global masih sangat volatile.
Meski begitu, menurutnya, dengan adanya kebijakan proteksionisme dari AS mampu menguntungkan Indonesia. Seperti relokasi investasi langsung China yang memproduksi produk untuk diekspor ke AS.
"Kalau barangnya dibuat dan diekspor dari kita (Indonesia) ke AS lebih mudah," kata Arief.
Namun di sisi lain, ada risiko Indonesia dibanjiri produk China yang kehilangan pasar di Amerika Serikat.
Artinya, kebijakan keseimbangan perdagangan perlu dilakukan agar tidak menjadi korban limpahan barang murah dari China, sekaligus tetap menarik minat bagi investor.
Dunia Makin Protektif, Indonesia Bisa Defensif
Arief juga meyakini, di tahun 2026 ini akan semakin banyak negara yang menerapkan kebijakan proteksionisme, mencontoh AS. Hal itu yang membuat semakin besarnya adanya ketidakpastian.
"Nampaknya secara alamiah begitu (semakin protektif), setidaknya pada awalnya, makanya yang mengemuka adalah ketidakpastian. Orang wait and see," kata Arief.
Namun negara yang memiliki keunggulan komparatif atau yang mampu memproduksi barang atau jasa dengan biaya lebih rendah, sehingga mampu mengambil sikap yang lebih defensif. Seperti Indonesia yang memungkinkan untuk tetap menjaga pasar dalam negeri, tanpa harus menutup diri dari perdagangan global.
"Negara yang punya populasi besar dan punya Sumber Daya Alam (SDA) seperti Indonesia punya comparative advantage untuk defensif. Singapura, Thailand mungkin tidak. Kita (Indonesia) bisa memperkuat ekonomi domestik," jelas Arief.
Terkait investasi, Arief juga mengakui bahwa Foreign Direct Investment (FDI) Indonesia melemah di tahun 2025 akibat ketidakpastian global. Namun dia meyakini bahwa kondisi akan membaik mulai tahun 2025, dengan syarat harus melakukan reformasi iklim usaha.
Caranya, dengan deregulasi, memfasilitasi inovasi, support infrastruktur, juga mengoptimalkan kekuatan Badan Pengelola Investasi Danantara. Arief juga melihat perlunya melakukan menghapus aturan-aturan yang menghambat seperti regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
"Regulasi jangan jadi barrier to entry pelaku usaha yang inovatif, nanti yang incumbent hanya jadi kandang karena favoritisme yang tersisa," jelas Arief.
Lebih lanjut, sektor manufaktur masih bisa menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia dari dalam negeri melihat adanya agenda hilirisasi dari pemerintah. Meski dari data Purchasing Managers Index (PMI) atau indikator untuk memantau kondisi sektor manufaktur suatu negara masih terkontraksi, Arief menilai sektor ini belum habis.
"Indonesia baru masuk tahap stalled industrialization, belum premature deindustrialization," katanya.
Tapi dia menekankan, sektor manufaktur di masa depan akan semakin padat teknologi dan padat modal. Sehingga industri padat karya harus diatur dengan kebijakan yang terpisah agar tetap kompetitif.
Untuk itu Arief mengusulkan beberapa langkah reformasi yang dibutuhkan untuk mendorong sektor manufaktur dan investasi riil:
- Perizinan usaha yang transparan dan seamless berbasis teknologi informasi dan AI (sedang diinisiasi DEN).
- Insentif besar bagi industri yang memindahkan pusat R&D ke Indonesia, meniru model Vietnam yang menarik Samsung dan Intel
- Penghapusan minimum capacity requirement di sektor manufaktur
- Pengurangan pengendalian harga dan perlakuan khusus BUMN di sektor komersial
- Penyederhanaan aturan jumlah pemain dalam industri
- Penguatan kewenangan KPPU, termasuk on-site inspection dan prinsip kehati-hatian dalam merger
- Pengurangan non-tariff barriers
- Reformasi SNI melalui third - party verification
- Pelunakan pre-shipment inspection dan local content
- Tarifikasi kuota impor dan pengurangan komoditas dalam neraca komoditas
- Penguatan akses pembiayaan melalui reformasi sektor keuangan.
Ujian Berat Menuju 2026
Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai tahun 2026 tidak akan menjadi tahun yang mudah. Menurutnya, ketidakpastian global masih akan berlanjut, meskipun dampak kebijakan tarif Amerika Serikat mulai mereda.
"Dunia sudah melakukan penyesuaian, dan kebijakan tarif itu sendiri ternyata tidak se-bombastis yang dinarasikan di awal," kata Praktisi Kebijakan Publik ini.
Salah satu faktor yang dapat terlihat adalah kekuatan ekonomi AS yang tidak sekuat yang diperkirakan sebelumnya, sehingga ruang geraknya terbatas.
Selain itu Wijayanto juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 2026 akan semakin lebih baik dibanding tahun 2025. Meski kabar kurang baik datang dari mitra dagang utama Indonesia.
China, India, Malaysia, dan Filipina diperkirakan justru mengalami perlambatan, sementara ekonomi AS relatif stagnan. Konsekuensinya, lanjutnya, ekspor Indonesia berpotensi melambat, di saat yang sama arus barang impor khususnya dari China justru semakin deras.
Tekanan ini juga diperparah dengan tren harga komoditas unggulan Indonesia seperti CPO, batubara, dan nikel, yang diperkirakan stagnan bahkan cenderung menurun.
"Ini berdampak langsung pada current account kita," katanya.
Adapun dedolarisasi dan polarisasi ekonomi melalui penguatan kerjasama BRICS mendorong investor global beralih ke aset yang paling aman dan berkualitas seperti emas dan hard currency.
Di sisi lain, menurut Wijayanto, pada saat investor global semakin selektif terhadap instrumen investasi, kondisi fiskal Indonesia justru menunjukan tanda-tanda pelemahan. Sehingga ini berpotensi mengganggu kepercayaan investor dan memperlambat aliran modal masuk. Termasuk tekanan terhadap nilai tukar Rupiah juga masih sangat besar.
"Tren 2025 dimana Rupiah melemah terhadap 84,3% mata uang dunia berpotensi terulang di tahun depan," katanya.
Dengan adanya kombinasi defisit transaksi berjalan, tekanan fiskal, dan sentimen global ini akan menjadikan stabilitas makro sebagai tantangan Indonesia di tahun 2026.
Peluang di Tengah Proteksionisme AS
Senada dengan Arief Anshory, Wijayanto melihat celah peluang bagi Indonesia dari kebijakan tarif AS. Dari pandangannya Indonesia berada pada posisi yang setara atau lebih baik dibandingkan kompetitor regional seperti India, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.
"Kalau kita bisa memanfaatkan peluang ini sebenarnya momentum bagus. Masalahnya apakah kita siap secara regulasi dan iklim usaha?"
Wijayanto menurut Wijayanto juga melihat tren global menunjukkan banyak negara yang semakin memperkuat kerja sama ekonomi. Dia menepis anggapan bahwa semakin banyak negara yang akan meniru kebijakan ekonomi seperti Amerika Serikat, dengan menerapkan tarif impor yang tinggi.
Melainkan banyak negara yang akan semakin terbuka dengan perjanjian dagang yang diteken. Terlihat dari berbagai perjanjian dagang yang dibentuk seperti Indonesia yang menandatangani IEU-CEPA, FTA dengan Peru, Uni Eurasia, serta penggunaan mata uang lokal dalam transaksi pada negara BRICS dan bilateral menjadi bukti dunia tengah mencari alternatif di luar ketergantungan dari AS.
"Ini merupakan respons atas AS yang semakin tidak bisa diandalkan," kata Wijayanto.
Namun dari pandangannya tantangan ekonomi Indonesia tidak hanya berasal dari luar negeri. Melainkan permasalahan di dalam negeri menjadi faktor terhadap ujian berat ekonomi Indonesia tahun 2026.
Lima Jebakan Ekonomi Domestik 2026
Wijayanto juga membeberkan tantangan terbesar Indonesia pada tahun 2026 justru dari dalam negeri.
Ada 5 hal yang disoroti yang berpotensi menahan laju pertumbuhan Indonesia, yaitu:
- Koperasi Desa Merah Putih berpotensi gagal, memicu kredit macet di Himbara dan gejolak sosial di puluhan ribu desa
- Pemotongan Transfer ke Daerah, yang bisa melumpuhkan kinerja Pemerintah Daerah dan meningkatkan tensi politik lokal
- Bencana alam, yang berulang di awal tahun dan berpotensi mengganggu ekonomi berkepanjangan
- Pemberantasan korupsi yang penuh dramatisasi, menimbulkan ketakutan pengambilan keputusan di Kementerian/Lembaga, BUMN, dan Swasta
- Kondisi BUMN yang tidak sehat, sehingga gagal berperan sebagai motor pertumbuhan nasional.
Pertumbuhan Ekonomi Masih Sulit Tembus 6%
Wijayanto menerangkan, pertumbuhan ekonomi tembus level 6% di tahun 2026 masih sulit dicapai. Belum lagi lembaga keuangan dunia seperti IMF, Bank Dunia memproyeksikan hanya ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,9%. Sedangkan Asian Development Bank (ADB), Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), LPEM UI, INDEF, Core Institute hanya memproyeksikan 5%.
Adapun Bank Indonesia dan pemerintah sendiri memproyeksikan hanya tumbuh 5,3% dan 5,4%.
"Saya sepakat dengan angka ini, dan jika gagal mengantisipasi 5 jebakan ekonomi, Indonesia justru bisa tumbuh di bawah 5%," kata Wijayanto.
Menurutnya sulitnya ekonomi Indonesia menyentuh 6% disebabkan paling besar disebabkan faktor domestik. Sedangkan sisanya adalah situasi global yang tidak menentu.
Wijayanto menilai, Indonesia belum berhasil memperbaiki iklim usaha sehingga motor ekonomi swasta belum bergerak maksimal. Selain itu juga penerimaan negara tidak maksimal dan APBN belum berhasil menjadi pilar pertumbuhan ekonomi.
"Bahkan berpotensi menjadi penghambat (APBN), jika kondisi fiskal tidak membaik dan penarikan pajak justru menimbulkan ketakutan di kalangan dunia usaha. Pada saat yang bersamaan pemerintah membiayai berbagai proyek strategis mahal yang tidak optimal memberikan manfaat terhadap ekonomi," katanya.
Sedangkan, suntikan dana Rp 200 triliun ke Himbara yang dilakukan Kementerian Keuangan juga diyakini belum mampu menggerakkan sektor riil. Terlihat dari data Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang menunjukkan pertumbuhan kredit secara tahunan hanya sekitar 7% pada Oktober - November 2025.
"Permasalahan kita ada di demand, dimana dunia usaha tidak melakukan aktivitas ekspansi produksi akibat ketidakyakinan akan prospek ekonomi. Ini dikonfirmasi dengan pertumbuhan kredit modal kerja secara year on year di bulan yang sama, masih di bawah 3%," jelasnya.
Dari sisi sektor manufaktur, Wijayanti masih pesimis sektor ini bisa menjadi mesin pertumbuhan jika tidak ada terobosan besar. Terlihat dari jenis investasi asing yang masuk dan jenis ekspor yang dilakukan.
"Peran sektor Sumber Daya Alam (SDA) semakin dominan, dan pada saat yang bersamaan peran sektor manufaktur masih tersisih," katanya.
Minat Investasi Ke Indonesia Masih Rendah
Dari sisi investasi, Wijayanto juga melihat prospek yang belum menggembirakan. Menurutnya dari hasil komunikasi dengan beberapa asosiasi bisnis di beberapa negara barat dan Jepang, minat investasi ke Indonesia relatif rendah.
Investasi berkualitas juga dinilai lambat masuk akibat iklim investasi sangat kompetitif dari negara lain.
"Fenomena TikTok memilih Thailand atau NVIDIA memilih Malaysia sangat mungkin terulang, akibatnya kita makin tergantung pada investasi sektor sumber daya alam," katanya.
Di sisi lain, iklim investasi juga kurang bersahabat kepada pengusaha nasional yang cenderung mengambil sikap wait and see. Sehingga dia menekankan agar kebijakan penarikan pajak dapat dilakukan secara hati-hati agar tidak menambah ketakutan di dunia usaha.
"Kalau pengusaha sudah takut, jangankan ekspansi, menjalankan bisnis yang ada saja sudah bagus," tuturnya.
Untuk itu penyederhanaan regulasi perlu dilakukan. Seperti penerapan aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) perlu dikurangi dan disederhanakan.
Menurutnya Indonesia perlu melakukan benchmarking atau melakukan perbandingan dengan Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Karena kebijakan TKDN di Indonesia tidak hanya rumit melainkan lemah dari sisi pelaksanaannya.
"Banyak investor yang dengan mudah mengakali kebijakan ini, sehingga kebijakan TKDN kita menimbulkan selection bias : Investor yang bersih dan berkualitas justru terhambat, sementara yang biasa main belakang malah lolos," katanya.
Untuk itu dia meminta pemerintah agar terus melakukan perbaikan iklim usaha, dan membangun kepastian hukum, hingga menghentikan praktik "premanisme".
[Gambas:Video CNBC]