Bukan Beras & Jagung, Ini Target Swasembada Pangan Pemerintah di 2026
Jakarta, CNBC Indonesia - Memasuki 2026, arah kebijakan pangan nasional mulai bergeser. Setelah swasembada beras dan jagung ditargetkan tercapai hingga akhir 2025, pemerintah menyiapkan agenda lanjutan dengan memperluas target swasembada ke komoditas strategis lain, mulai dari gula, garam, hingga protein hewani.
Fokus ini menjadi bagian dari outlook ketahanan pangan 2026 di tengah kebutuhan nasional yang terus meningkat dan pemerataan pasokan antarwilayah.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan, capaian swasembada beras dan jagung akan dipertahankan pada 2026. Namun, Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar pemerintah mulai mendorong swasembada pada komoditas lain yang selama ini masih bergantung pada impor.
"Kita tahun ini swasembada beras sama jagung, tahun depan kita pertahankan tentunya ya beras sama jagungnya. Nah, ke depan Presiden menginginkan ke depan kita swasembada gula. Karena kebutuhan gula kita besar. Baik gula konsumsi maupun gula industri. Kemudian kalau di KKP ada swasembada garam. Baik garam konsumsi maupun garam industri. Itu satu ya," kata Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta, beberapa waktu lalu dikutip Senin (5/1/2026).
Selain gula dan garam, pemerintah juga menyiapkan program besar untuk memperkuat ketahanan pangan protein hewani, khususnya di luar Pulau Jawa. Sudaryono menyebut, penguatan ini difokuskan pada telur, daging ayam, dan sapi, dengan prioritas awal pada telur dan ayam.
"Tahun depan di Kementerian Pertanian ada dua program besar. Yang pertama adalah bagaimana peningkatan produksi swasembada telur, ayam dan sapi sebetulnya. Tapi ini kita lagi fokus di telur sama daging ayam khususnya di daerah luar Jawa," jelasnya.
Menurut Sudaryono, saat ini sebagian besar peternakan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga daerah lain sangat bergantung pada pasokan dari Jawa. Presiden, kata dia, menginginkan setiap daerah memiliki ketahanan pangan sendiri, terutama untuk menjawab kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG).
"Nah, itu keinginan Presiden adalah supaya masing-masing daerah, masing-masing pulau, masing-masing provinsi itu punya ketahanan pangan sendiri. Khususnya untuk menjawab kekhawatiran teman-teman semua terkait kebutuhan MBG (makan bergizi gratis) yang diprediksi nanti ada shortage. Nah, itu kita jawab semua. Jadi kita menjawab bahwa tahun depan itu sudah kita godok," terang dia.
 Foto: Pantauan harga pangan jelang Nataru di Pasar Rumput, Jakarta, Jumat (19/12/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)Pantauan harga pangan jelang Nataru di Pasar Rumput, Jakarta, Jumat (19/12/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) |
Untuk mendukung program tersebut, Kementerian Pertanian telah menyiapkan pengembangan peternakan terintegrasi di berbagai wilayah.
"Ada (peternakan terintegrasi) di 13 provinsi, kita sudah siapkan di luar Jawa. Yang di Jawa cuma di Jawa Timur. Kita sudah identifikasi semua. Melibatkan BUMN, terus nanti Koperasi Desa Merah Putih, peternak lokal. Intinya untuk meningkatkan produksi telur dan ayam," kata Sudaryono.
Dari sisi industri perunggasan, Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) Sugeng Wahyudi mengungkapkan, produksi daging ayam nasional sepanjang 2025 sebenarnya sudah berada pada level surplus.
"Berdasarkan data yang kami terima, kemampuan produksi kita (daging ayam) 4,3 juta ton. Kebutuhan (konsumsi) sepanjang tahun 2025 kisaran 3,9 juta ton. Artinya sampai dengan akhir tahun ini ada kelebihan stok 400 ribu ton atau sekitar 12% dari kebutuhan nasional," ungkap Sugeng kepada CNBC Indonesia.
Dengan kondisi tersebut, Sugeng menilai target pemerintah menambah pasokan daging ayam untuk program MBG relatif tidak sulit dicapai. Meski begitu, ia mengingatkan pentingnya perencanaan agar tambahan pasokan tidak justru menekan harga di tingkat peternak.
"Tahun depan pemerintah akan menambah 1,1 juta ton daging untuk pemenuhan MBG. Program tersebut layak untuk diapresiasi karena akan ada peluang penyerapan tenaga kerja, tetapi tetap harus dalam perencanaan yang matang jangan sampai penambahan tersebut berefek pada jatuhnya harga ayam dampak dari kelebihan pasok," ujarnya.
"MBG menurut hemat kami akan menambah demand kurang lebih 581.000 ton daging ayam di tahun depan. Artinya jika ada penambahan 1,1 juta ton, ketercukupan keperluan MBG akan terpenuhi. Bahkan lebih," lanjut Sugeng.
Namun, ia menegaskan persoalan utama industri perunggasan bukan pada kapasitas produksi, melainkan pada ketimpangan distribusi. Saat ini sekitar 65% produksi ayam nasional masih terpusat di Pulau Jawa.
"Produksi ayam berdasarkan informasi kami, 65% terpusat di Pulau Jawa. Artinya jika terjadi kekosongan pasokan itu bukan masalah suplainya, khususnya di tahun 2025. Tetapi pemerataan yang masih timpang, atau ketercukupan yang di luar Pulau Jawa masih timpang, karena mereka masih bergantung dari suplai yang di Pulau Jawa," jelasnya.
Sementara itu, dari sektor kelautan, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara memaparkan outlook produksi garam nasional 2026 yang masih tumbuh terbatas. Produksi garam nasional pada 2025 tercatat sebesar 2,3 juta ton. Dengan beroperasinya tahap awal Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN), tambahan produksi pada 2026 diperkirakan masih relatif kecil.
Menurut Koswara, K-SIGN tahap pertama baru beroperasi sekitar 25% dari kapasitas, atau menghasilkan sekitar 50 ribu ton. Selain itu, program intensifikasi di lahan sekitar 1.000 hektare diproyeksikan menambah sekitar 30 ribu ton.
Dengan demikian, total tambahan produksi garam pada 2026 diperkirakan sekitar 80 ribu ton, sehingga produksi nasional menjadi sekitar 2,38 juta ton. Ia menegaskan, untuk garam konsumsi, pasokan sebenarnya sudah mencukupi karena kebutuhan konsumsi masyarakat berada di atas 1 juta ton. Tantangan utama masih pada garam industri.
"Yang jadi masalah itu industri. Sehingga industri banyak impor. Pasokannya kurang. Kan kita pasokannya tadi 2,3 juta ton. Kebutuhan industri itu dengan konsumsi itu 5 jutaan. Itu kan masih ada gap-nya," ujar Koswara kepada wartawan di Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN), Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Selasa (23/12/2025).
Dari sisi pergulaan, Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen menilai wacana swasembada gula perlu diiringi dengan kebijakan yang terintegrasi antar-stakeholder. Menurutnya, selama ini masih terjadi perbedaan arah kebijakan antar-kementerian.
Ia memaparkan, produksi tebu nasional pada 2025 meningkat sekitar 10% menjadi sekitar 39-40 juta ton. Namun, kenaikan produksi tebu tersebut tidak diikuti peningkatan produksi gula yang signifikan akibat turunnya rendemen.
"Produksi tebu tahun ini itu naik. Dari tahun lalu kita naik menjadi kurang lebih 40 juta ton, itu naik mungkin ada 10%. Tahun lalu sekitar mungkin 36-37 juta ton lah, sekarang bisa 39 sampai 40 juta ton," jelas Soemitro dihubungi terpisah.
"Tapi produksi gulanya naiknya gak signifikan. Karena nilai rendemennya turun, nilai produksi gulanya satu hektare menjadi 4,74 ton. Sedangkan tahun sebelumnya bisa di atas 5,2 juta ton," sambungnya.
Soemitro menilai, fokus kebijakan seharusnya tidak hanya menaikkan produksi tebu, tetapi juga meningkatkan efisiensi pabrik gula agar produksi gula benar-benar meningkat. Untuk proyeksi 2026, ia memperkirakan produksi gula nasional masih di kisaran 2,7-2,8 juta ton, meski angka pastinya masih dalam proses perhitungan.
"Kalau gula ya sudah kurang lebih, terlampau lah 2,7 juta ton, bisa juga 2,8 juta ton lah. Kita kan belum tahu pasti juga sekarang. Hari ini baru kita hitung itu per Desember pertengahan itu 2,668 juta ton," ujarnya.
Dengan berbagai proyeksi tersebut, outlook pangan 2026 menunjukkan tantangan tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga pada integrasi kebijakan dan pemerataan pasokan antarwilayah, agar target swasembada komoditas strategis benar-benar tercapai.
(wur)[Gambas:Video CNBC]