Pengusaha Sepatu RI Minta Tarif Ekspor ke AS 0%, Ini Alasannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Pelaku industri alas kaki nasional menilai tarif resiprokal ekspor ke Amerika Serikat (AS) sebesar 19% masih terlalu memberatkan. Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO) mendorong pemerintah agar tarif tersebut bisa ditekan hingga 0% atau setidaknya jauh lebih rendah dibandingkan negara pesaing.

Direktur Eksekutif APRISINDO Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan langkah pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian patut diapresiasi, namun perjuangan untuk sektor padat karya belum boleh berhenti.

"Untuk industri alas kaki yang padat karya, kami berharap tarif resiprokal ke AS bisa 0% atau jauh di bawah 19% agar lebih kompetitif dibanding Vietnam, Kamboja, Pakistan, Bangladesh, India, hingga China," ujar Yoseph dalam keterangannya, Sabtu (3/1/2026)

Dorongan tersebut muncul di tengah kabar bahwa perjanjian tarif resiprokal Indonesia-AS hampir dirampungkan, namun skema tarif nol persen disebut baru menyasar komoditas berbasis sumber daya alam tropis. Sementara itu, sektor manufaktur padat karya masih menghadapi tarif yang relatif tinggi.

Yoseph mengungkapkan, tarif 19% untuk alas kaki sudah berlaku sejak 7 Agustus 2025. Sebelumnya, tarif berada di level 10%, bahkan sempat muncul wacana kenaikan hingga 32% pada periode April dan Juli 2025.

"Faktanya, sejak tarif 19% berlaku, tekanan ke industri sangat terasa," kata Yoseph.

Tekanan itu tercermin pada kinerja ekspor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor alas kaki Indonesia ke AS pada Agustus hingga September 2025 tercatat turun 23,14%. Menurut APRISINDO, penurunan tersebut berkorelasi langsung dengan melemahnya pesanan dari pasar AS akibat tarif masuk yang lebih tinggi.

"Kalau pesanan turun, dampaknya ke produktivitas dan tenaga kerja tidak bisa dihindari. Risiko lay-off jadi sangat nyata, seperti yang sudah terjadi di sektor tekstil," ujar Yoseph.

APRISINDO menilai ada sejumlah faktor yang membuat posisi industri alas kaki Indonesia lebih berat dibanding negara pesaing. Salah satunya adalah kenaikan upah pekerja yang masih tinggi pada akhir 2025, sementara Vietnam tercatat tidak menaikkan upah selama dua tahun terakhir.

"Biaya produksi kita juga masih tinggi, mulai dari listrik, gas, impor bahan baku, sertifikasi mesin, hingga PPN jasa subkontrak dan perizinan," jelas Yoseph.

Di sisi lain, perluasan pasar melalui perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dengan tarif 0% masih harus menunggu proses ratifikasi yang diperkirakan baru rampung pada kuartal I-2027. Kondisi ini membuat pasar AS tetap menjadi tumpuan penting dalam jangka pendek.

APRISINDO juga menyoroti berbagai biaya non-produksi yang terus membebani pelaku usaha. Menurut Yoseph, relasi tripartit antara pemerintah, industri, dan pekerja perlu dijaga agar tercipta perlindungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

"Negara memang perlu hadir melindungi industri sampai cukup kuat bersaing global, seperti teori infant industry yang dikemukakan Friedrich List," ujarnya.

Dengan lebih dari 960 ribu tenaga kerja yang terserap di industri alas kaki, APRISINDO menilai penurunan tarif ekspor ke AS menjadi kunci menjaga sektor ini tetap tumbuh.

"Tujuan kami jelas, tarif ke AS harus lebih rendah dari negara pesaing agar produktivitas dan serapan tenaga kerja bisa stabil. Industri alas kaki ini masih sunrise dan menjadi penyangga penting ekonomi nasional," pungkas Yoseph.