Kepala KSP & Wamen PKP Lapor ke Prabowo di Istana, Ini Bocorannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menerima Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, (30/12/2025). Rapat selesai hingga pukul 19.15 WIB dari sore hari.

Pertemuan tersebut membahas laporan perkembangan sejumlah program prioritas pemerintah menjelang akhir tahun 2025.

"Bapak presiden senang misalnya soal perkembangan MBG, kemudian keberadaan Danantara yang semakin berpengaruh, juga rencana-rencana ke depan termasuk perkembangan Koperasi Desa Merah Putih," katanya, dikutip, Rabu (31/12/2025).

Qodari menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menunjukkan optimisme tinggi terhadap capaian pembangunan pada tahun-tahun mendatang, khususnya pada periode 2026-2027.

Menurut Qodari, Presiden Prabowo menekankan bahwa seluruh program prioritas pemerintah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong perputaran ekonomi nasional.

"Beliau tadi sebut istilah velocity of money, bagaimana tiap uang, tiap rupiah yang dikucurkan itu akan berkali-lipat pada giliran berikutnya di lapangan. Jadi kita lihat insyaallah tahun depan," katanya.

Terkait penanganan dan rehabilitasi bencana, Qodari menegaskan bahwa upaya tersebut tidak akan menghambat pelaksanaan program prioritas pemerintah. Qodari menyebut bahwa pemerintah telah melakukan langkah antisipatif melalui efisiensi dan optimalisasi sumber pendanaan.

"Insya Allah tidak (menghambat) karena Bapak Presiden telah melakukan banyak penghematan di depan ya. Ada efisiensi, kemudian juga ada sumber-sumber pendanaan yang didapatkan melalui kegiatan penegakan hukum, yang semua kita ketahui baik itu untuk penataan kebun sawit maupun mencegah penyelundupan, maupun juga untuk nanti tambang," Tuturnya.

Usul Pembentukan Lembaga Perumahan

Wamen PKP Fahri Hamzah mengusulkan rencana pembentukan lembaga untuk mendorong percepatan pembangunan perumahan. Menurutnya ini juga sesuai dengan mandat yang tertera dalam Undang-Undang.

"Ya intinya adalah memang harus ada lembaga nanti yang mengambil alih persoalan tanah, pengadaan lahan, kemudian mengambil alih persoalan perizinan juga mengambil alih persoalan pembiayaan dan manajemen hunian berbasis pada hunian sosial," kata Fahri.

Menurutnya recnana pembangunan perumahan harus diakselerasi secara besar-besaran.

Selain itu pemerintah juga telah menyiapkan alokasi anggaran renovasi rumah dalam APBN Tahun 2026. Untuk program ini, menurutnya, Presiden Prabowo setuju untuk merenovasi rumah hingga 2 juta unit.

"Tahun depan sudah ada anggaran untuk renovasi yang sudah tertulis dalam APBN 2026 sekitar 400 ribu, tetapi bahkan beliau setuju sampai 2 juta sekalipun untuk renovasi tidak ada masalah," kata Fahri.

Menurut Fahri, tantangan utama pelaksanaan renovasi rumah, khususnya di wilayah perkotaan terletak pada keterbatasan lahan. Oleh karena itu, pemerintah tengah menyiapkan mekanisme percepatan melalui regulasi khusus.

"Tetapi yang 1 juta di perkotaan ini kita memang memerlukan satu mekanisme percepatan akselerasi, karena di perkotaan itu ada banyak masalah ketersediaan lahan yang memang sangat sulit. Dan inilah yang kami lagi desain konsepnya dalam bentuk peraturan yang dibutuhkan, mungkin setingkat Perpres atau PP yang sedang kami siapkan," tuturnya.