Top! RI Dinominasikan Jadi Presiden Dewan HAM PBB 2026
Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia resmi mendapatkan kepercayaan dari negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) tahun 2026. Nominasi ini menempatkan Indonesia sebagai calon tunggal dari kawasan Asia Pasifik.
Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan negara-negara APG kepada Indonesia. Ia menegaskan pemerintah akan menjalankan mandat tersebut secara maksimal.
"Hari ini Indonesia resmi dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Indonesia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kelompok Asia-Pasifik yang telah menominasikan Indonesia sebagai calon tunggal," ujar Sugiono dalam pernyataan resminya, dikutip Rabu (24/12/2025).
Menurut Sugiono, Indonesia berkomitmen menggunakan peran tersebut untuk memperkuat pendekatan dialog dan kerja sama dalam isu hak asasi manusia. Indonesia tegsnya, akan berupaya menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, terus mendorong dialog dan kerja sama.
"Bekerja bersama seluruh anggota Dewan HAM PBB untuk pemajuan dan perlindungan HAM bagi semua," tegasnya.
Penetapan resmi Presiden Dewan HAM PBB 2026 dijadwalkan akan dilakukan dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026 mendatang. Jabatan tersebut nantinya akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, yang akan memimpin jalannya sidang Dewan HAM PBB sepanjang 2026.
Indonesia saat ini merupakan anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026. Berdasarkan mekanisme rotasi kawasan, Asia-Pacific Group memperoleh giliran memegang presidensi pada siklus ke-20 tahun 2026, sehingga nominasi Indonesia sejalan dengan pengaturan regional yang telah disepakati.
Kepemimpinan Indonesia pada 2026 juga bertepatan dengan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB, yang dinilai menjadi momentum penting untuk mendorong tata kelola HAM internasional yang lebih inklusif, konstruktif, dan berbasis kerja sama multilateral.
[Gambas:Video CNBC]