Kantor Zulhas Tolak Usulan Impor Beras Industri, Ini Respons Mendag
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memastikan tidak membuka keran impor beras industri pada 2026. Kebijakan tersebut ditegaskan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso yang menyatakan keputusan pemerintah sepenuhnya mengacu pada hasil Neraca Komoditas (NK).
Menanggapi pertanyaan apakah kebijakan penyetopan impor beras industri di tahun 2026 berpotensi mengganggu bisnis hotel, restoran, dan katering (horeka), Budi menegaskan pemerintah berpegang pada mekanisme yang telah ditetapkan.
"Kalau kami kan tergantung dari NK (neraca komoditas) itu. Yang diputuskan NK kami ikut," ujar Budi saat ditemui di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis (18/12/2025).
Sikap tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang mengisyaratkan tidak akan melakukan impor beras, termasuk untuk kebutuhan industri, pada 2026. Keyakinan ini didasarkan pada penilaian produksi beras dalam negeri mampu mencukupi kebutuhan nasional.
Isu penghentian impor beras industri mengemuka dalam Rapat Neraca Komoditas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Selasa (16/12/2025). Namun, rapat tersebut baru membahas komoditas beras dan belum menyentuh komoditas strategis lainnya karena tidak dihadiri seluruh menteri terkait.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan, pemerintah tidak melihat urgensi untuk melakukan impor beras industri lantaran stok beras dalam negeri dinilai melimpah.
 Foto: Warga memilih beras jenis premium di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Rabu (27/8/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)Warga memilih beras jenis premium di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Rabu (27/8/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo) |
"Berasnya banyak, masa impor," kata Zulhas singkat.
Zulhas tidak merinci lebih jauh hasil rapat dan meminta penjelasan teknis disampaikan oleh jajarannya.
"Nanti sama Pak Deputi, Pak Tatang yang sampaikan hasil rapat," ujarnya.
Penjelasan kemudian disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan, Tatang Yuliono. Ia mengatakan rapat tersebut memang difokuskan pada pembahasan beras, khususnya usulan pembatasan impor beras untuk kebutuhan industri.
"Jadi rapat tadi ada beberapa soal beras, utamanya beras. Usulan untuk beras kebutuhan industri, karena kita bisa memenuhi, sehingga usulan yang dari teman-teman di Kementerian Perindustrian, sementara kita tidak berikan dulu (izin impornya)," kata Tatang.
Tatang menuturkan, usulan impor beras industri yang diajukan mencapai sekitar 380.952 ton. Namun, pemerintah menilai kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.
"Kita semuanya bisa swasembada. Kemudian kita tidak berikan untuk importasinya, kita akan penuhi dari dalam negeri," jelasnya.
Ia menegaskan pemerintah berpegang pada prinsip swasembada beras dan tidak akan membuka impor, baik untuk konsumsi maupun kebutuhan industri.
"Saya fokus di beras saja, untuk penentuan bahwa beras kita bisa swasembada. Tidak boleh, pokoknya beras kita sudah swasembada dan tidak ada importasi," ucap Tatang.
(wur)[Gambas:Video CNBC]