Pedagang Thrifting Minta Jualan Sampai Lebaran, Mendag Tegas Ucap Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menjawab permintaan sejumlah pedagang thrifting agar tetap diizinkan berjualan hingga Lebaran. Pemerintah menegaskan sikapnya tetap sama seperti sebelumnya, yakni melarang peredaran pakaian impor bekas.

Budi mengatakan aturan itu bukan sesuatu yang baru, melainkan sudah berlaku sejak lama. Di tengah meningkatnya tekanan pedagang agar diberi masa transisi, ia kembali menekankan bahwa pemerintah tidak akan membuka celah pelonggaran.

"Kan, oh ya kita memang fokusnya ya, apa namanya, impor bekas itu kan memang dilarang," kata Budi di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025).

Pernyataan itu menandai bahwa pemerintah ingin menutup rapat pintu masuk barang bekas impor yang dinilai mengganggu industri tekstil dalam negeri. Langkah ini bukan sekadar penertiban, tetapi upaya memperbaiki ekosistem perdagangan agar lebih sehat dan adil bagi pelaku industri lokal.

Ia juga menambahkan, polemik thrifting tidak bisa dilihat sebagai isu kecil karena menyangkut keberlangsungan usaha hulu-hilir tekstil nasional. Karena itu, ia menolak permintaan pedagang untuk mendapatkan kelonggaran waktu hingga Lebaran.

"Nah, ya, jadi kita ingin fokus dulu di impornya supaya ya tidak, ya tidak boleh lah, kan memang enggak boleh dari dulu," kata Budi.

Dengan sikap tersebut, pemerintah menegaskan arah kebijakan tidak berubah, yakni pembersihan impor ilegal tetap berjalan, tanpa pengecualian momentum atau periode tertentu.

Sebelumnya Asosiasi Pedagang Pakaian Bekas Gede Bage, Bandung, Jawa Barat meminta tetap bisa berjualan pakaian bekas impor atau thrifting sampai lebaran 2026. Artinya pedagang meminta masih bisa berjualan setidaknya dalam tiga bulan ke depan.

"Menjelang beberapa waktu ke depan, menjelang Idul Fitri harapan kami masih bisa berdagang meraih penghasilan untuk meningkatkan kehidupan, kesejahteraan anggota kami," kata Ketua Pedagang Pakaian Bekas dan Makanan Gede Bage, Dewa Iman Sulaeman dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, awal bulan ini.