Kemenkeu: Anggaran Ketahanan Pangan Terserap 64% Hingga Oktober 2025

Karawang, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan bahwa realisasi anggaran ketahanan pangan hingga 31 Oktober 2025 sebesar Rp 93,4 triliun. Angka ini setara dengan 64,6% dari total anggaran ketahanan pangan yang disediakan pemerintah pada 2025 sebanyak Rp 144,6 triliun.

Sebagaimana diketahui, anggaran ketahanan pangan 2025 bertujuan untuk mendorong kemandirian pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian. Dari total anggaran yang terserap hingga akhir Oktober 2025, dana senilai Rp 57,4 triliun disalurkan untuk belanja pemerintah pusat, kemudian Rp 13,9 triliun ditujukan untuk transfer ke daerah, dan sisanya sebesar Rp 22,1 triliun untuk pembiayaan.

Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu RI, Tri Budhianto mengatakan, realisasi anggaran sebesar 64% memang terkesan rendah. Namun, hal ini dipengaruhi oleh alokasi anggaran yang berkaitan dengan infrastruktur, di mana realisasi di bagian keuangan biasanya tidak sejalan dengan realisasi pembangunan fisiknya.

"Jadi fisiknya sudah berjalan, maka keuangannya biasanya agak terlambat di belakangnya dari realisasi fisiknya. Atau seringkali belum terealisasi tapi sepertinya sudah terkontrak ya gitu misalkan. Tapi sebetulnya tinggal lakukan pembayaran saja pada saat ya jatuh tempo kontraknya," ungkap Tri dalam Kunjungan Kerja di Karawang, Jawa Barat, Selasa (9/12/2025).

Dia menambahkan, anggaran ketahanan 2025 difokuskan untuk pengembangan ekosistem ketahanan pangan. Dalam hal ini, pemerintah telah merealisasikan Rp 6,6 triliun atau 60,6% dari pagu Rp 10,9 triliun untuk program cetak sawah dan intensifikasi lahan seluas 160.500 hektare (Ha).

Selain itu, pemerintah mencatatkan realisasi anggaran sebanyak Rp 2,1 triliun atau 79,8% dari pagu Rp 2,6 triliun untuk pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Budidaya Ikan Nila Salin (BINS), dan peningkatan produksi garam nasional.

Selanjutnya, pemerintah merealisasikan anggaran Rp 11,9 triliun atau 65,9% dari pagu Rp 23 triliun untuk pembangunan bendungan yang telah mencapai 83,1% dari target 15 unit, irigasi yang telah 48,7% dari target 216.000 Ha, dan operasi sumber daya alam (SDA) yang sudah mencapai realisasi 72,1%.

Tak ketinggalan, pemerintah merealisasikan anggaran Rp 22,1 triliun atau 100% dari pagu untuk Operator Investasi Pemerintah (OIP) Bulog yang realisasinya hingga Oktober mencapai 494.000 ton beras, 1,64 juta ton gabah, dan 347,6 ton jagung.

Di sisi lain, Kemenkeu juga memastikan bahwa anggaran ketahanan pangan akan mengalami kenaikan pada 2026 demi mendorong produktivitas, stabilitas harga, dan kesejahteraan petani atau nelayan, sehingga pada akhirnya dapat mempercepat cita-cita swasembada pangan.

"Di tahun 2026 kita juga ingin tetap mempertahankan, yang kita harapkan dapat mendorong produktivitas, memastikan stabilitas harga juga tetap terjaga, termasuk juga untuk meningkatkan sejahteraan petani ataupun nelayan yang alokasinya di tahun 2026 itu sekitar Rp 210,4 triliun," pungkas Tri.