Harga Kondom Naik, China Ngebut Dorong Warga Punya Anak
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah China akan mulai mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 13% pada obat dan alat kontrasepsi, termasuk kondom. Kebijakan ini akan dimulai pada 1 Januari 2026 sebagai strategi baru Beijing untuk membalikkan tren penurunan kelahiran yang terus terjadi dalam tiga tahun terakhir.
Langkah ini menandai perubahan besar dari kebijakan sebelumnya. Sejak 1993, alat kontrasepsi dibebaskan dari PPN karena China saat itu aktif mendorong penggunaan kontrasepsi demi menegakkan kebijakan satu anak.
Menurut laporan Bloomberg yang dikutip Selasa (9/12/2025), pengenaan PPN ini memicu perdebatan di platform Weibo. Sejumlah warga mempertanyakan apakah harga kondom yang lebih mahal dapat memicu lonjakan penyakit menular seksual atau mengubah pandangan publik tentang memiliki anak.
China mencatat 9,54 juta kelahiran pada 2024, jauh turun dari 18,8 juta kelahiran sekitar satu dekade lalu. Pemerintah kini berupaya menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi keluarga muda melalui serangkaian insentif, di mana mulai Januari 2026, layanan penitipan anak, perawatan lansia, layanan disabilitas, hingga layanan terkait pernikahan akan dibebaskan dari pajak.
Selain itu, Beijing memperluas bantuan tunai bagi orang tua, meningkatkan fasilitas pengasuhan anak, serta memperpanjang cuti melahirkan dan cuti ayah. Negara itu juga memperketat aturan terkait aborsi yang tidak dianggap perlu secara medis, sebagai bagian dari dorongan pronatalis terbaru.
Meski begitu, para ahli menilai kebijakan ini belum tentu membawa dampak besar.
"Penghapusan pembebasan PPN sebagian besar bersifat simbolis dan kemungkinan tidak akan berdampak banyak pada gambaran yang lebih besar," ujar He Yafu, demografer di YuWa Population Research Institute, seperti dikutip Newsweek.
Menurut YuWa, biaya membesarkan anak hingga usia 18 tahun di China mencapai lebih dari 538.000 yuan atau sekitar Rp 1,27 triliun. Di tengah perlambatan ekonomi dan pasar kerja yang tidak stabil, faktor biaya dinilai sebagai hambatan utama bagi banyak pasangan muda untuk memiliki anak.
Shenzhen Daily melaporkan, setelah aturan baru berlaku, penjual alat kontrasepsi akan diwajibkan menerbitkan faktur PPN. Sementara itu, berbagai kebijakan pro natalis lain, termasuk bantuan uang tunai dan peningkatan fasilitas pengasuhan anak, akan terus digulirkan untuk mengatasi penurunan populasi yang semakin mengkhawatirkan.
(tfa/tfa)[Gambas:Video CNBC]