Pengusaha Ikut Protes TKD Dipangkas, Ini Jawaban Tak Terduga Purbaya
Jakarta, CNBC Indonesia - Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Maluku ikut memprotes pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) yang dilakukan pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau pemda pada 2026.
Momen itu terjadi dalam acara Rakernas Kadin Indonesia 2025 di Jakarta. Saat itu, perwakilan Kadin dari Maluku memprotes ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menjadi salah satu pembicara, anggaran TKD yang terpangkas turut mempengaruhi pembayaran proyek yang dikerjakan dengan pengusaha di sana.
"Jadi tolong ditambah pak, terima kasih pak," kata perwakilan Kadin Maluku itu, Senin (1/12/2025).
Merespons itu, mulanya Purbaya menegaskan, pemangkasan anggaran TKD bukan dilakukan pada saat periode kepemimpinannya sebagai bendahara negara. Bahkan, ia menegaskan, justru saat menjabat sebagai menteri keuangan per 8 September 2025 ia telah menambah anggaran TKD sesuai dengan yang diusulkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Sebagaimana diketahui, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 anggaran TKD dipatok sebesar Rp 649,99 triliun. Jumlah itu berkurang Rp 269 triliun jika dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun. Namun, setelah Purbaya menjabat sebagai menkeu, anggaran TKD 2026 bertambah Rp 43 triliun menjadi sekitar Rp 693 triliun.
Ia mengakui, tambahan itu tentu masih jauh lebih rendah dari realisasi pagu anggaran TKD pada 2025 yang senilai Rp 919,87 triliun. Namun, menurutnya pemerintah pusat punya alasan kuat kenapa TKD nilainya belum dinaikkan, karena melihat masih adanya tindak pidana korupsi di pemda terhadap TKD dan pencairan anggarannya lambat.
"Rupanya di pimpinan kita ada semacam sebel lah, karena di pemda uangnya banyak yang enggak dibelanjakan tepat sasaran, dikorupsi lah, sehingga dari atas dipotong seperti itu. Waktu itu saya juga agak aneh kenapa dipotongnya sebesar itu," tegas Purbaya.
Oleh sebab itu, ia menekankan, bila anggaran TKD ke depan mau dinaikkan, pemda bersama para pemangku kepentingan lainnya harus bisa membantunya untuk menyelesaikan dua masalah itu, supaya ketika menghadap ke Presiden Prabowo Subianto ia punya modal untuk negosiasi.
"Jadi kasih saya alasan untuk saya menghadap presiden dan bilang uang pemda harus ditingkatkan. Caranya gimana? tunjukkan dua triwulan terakhir, triwulan sekarang dan triwulan pertama tahun depan uang pemda dibelanjakan tepat dan engga ada kasus korupsi," ujarnya.
Bila dia masalah itu selesai, Purbaya memastikan, pada kuartal II-2026 ia akan menghadap Presiden Prabowo supaya TKD bisa ditambah.
"Triwulan kedua tahun depan saya akan menghadap presiden dan bilang pak kondisi sudah bagus, pemdanya sudah disiplin, enggak ada salahnya kita naikkan anggarannya. Tanpa itu, saya enggak bisa bilang apa-apa, waktu saya menghadap malah digetok," ucap Purbaya.
(arj/mij)[Gambas:Video CNBC]