RI Bakal Nambah 350.000 Ton LPG, Impor dari AS? Ini Kata ESDM
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang rencana tambahan Liquefied Petroleum Gas (LPG) hingga akhir tahun ini dari Amerika Serikat (AS).
Seperti diketahui, pemerintah akan menambah kuota LPG bersubsidi 3 kg sebesar 350.000 ton guna memenuhi kebutuhan hingga akhir 2025. Pemerintah Indonesia pun berkomitmen untuk menambah impor minyak dan gas bumi (migas), termasuk LPG, dari AS sebagai bagian dari negosiasi untuk kesepakatan tarif resiprokal dengan Pemerintah AS.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa impor LPG dari AS sebenarnya sudah cukup besar yakni lebih dari 50%. Namun bila Indonesia memerlukan tambahan pasokan, maka tak menutup kemungkinan tambahan impor LPG dari AS ini akan dilakukan.
"Ini kita lihat itu kemungkinannya. Kalau bisa ini kan kita udah sekitar 50% lebih itu impor dari AS. Kalau mereka bisa menambah untuk pasokan kita ya kita juga tidak menutup kemungkinan untuk itu," kata Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Di samping itu, pemerintah juga memastikan bahwa seluruh proses negosiasi pengadaan migas dari AS secara umum dilakukan secara terpusat. Koordinasi negosiasi tersebut dijalankan melalui satu pintu agar pelaksanaannya lebih terukur dan sesuai dengan kesepakatan antarnegara.
"Yang ini kan negosiasinya dilakukan oleh Kemenko Perekonomian. Jadi seluruhnya satu pintu. Jadi ya kita mengharapkan ini karena kita komit di dalam resiprokal tarif ya kita juga akan memenuhi ini resiprokal tarif," tambahnya.
Pihaknya terus terus berupaya menjaga keseimbangan neraca perdagangan dan ketahanan energi melalui diversifikasi maupun optimalisasi mitra dagang yang sudah ada.
Seperti diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa pemerintah akan menambah kuota Liquefied Petroleum Gas (LPG) sebesar 350.000 ton hingga akhir tahun 2025.
Hal itu dibahas dalam Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (27/11/2025).
"Tadi dalam rapat terbatas dipimpin Bapak Presiden menyangkut dengan LPG kita ada penambahan kuota di mana kuota kita di dalam APBN itu 8,16 juta (metrik ton), kita tambah kurang lebih 0,35 juta (metrik ton), atau 350.000 ton," ungkapnya saat ditemui usai Ratas, di Istana Negara, Kamis (27/11/2025).
Menurutnya, penambahan kuota tersebut dilakukan untuk menjaga dan mengantisipasi kebutuhan LPG selama momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.
"Sehingga saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah Natal dan tahun baru untuk kita semua di 2026 insya Allah clear menyangkut dengan LPG, jadi gak ada masalah," kata Bahlil.
Kendati ada penambahan kuota, Bahlil menegaskan bahwa tidak ada penambahan alokasi subsidi dari APBN. Menurutnya, hal itu dikarenakan realisasi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) masih lebih rendah dibandingkan asumsi yang sudah ditetapkan dalam APBN 2025.
Menurutnya, anggaran subsidi untuk LPG dalam APBN 2025 yang sebesar Rp 82 triliun masih cukup untuk memenuhi penambahan kuota LPG tersebut.
"Sementara realisasi dengan menambah 350.000 ton itu gak sampai di Rp 80 triliun, hanya sekitar Rp 77-78 triliun," kata Bahlil.
Namun, Bahlil menegaskan bahwa penambahan kuota tersebut hanya untuk tahun 2025 ini.
"2025 ini yang penambahan. Sementara yang 2026 kan asumsi APBN sudah diputuskan, jadi tetap masih memakai asumsi APBN yang telah diputuskan RAPBN 2026," kata Bahlil.
[Gambas:Video CNBC]