Beras, Gula-Jagung Masuk Hajat Hidup Orang Banyak, Wamentan Usul Gini

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menilai kelangkaan minyak goreng yang sempat melanda Indonesia tahun 2022-awal 2023 silam tidak boleh terulang. Ia menyebut negara harus belajar dari keberhasilan pengelolaan komoditas beras dan gula, terutama dalam hal penguasaan stok fisik oleh BUMN. Tanpa keterlibatan negara di sektor hilir, Indonesia akan terus rentan terhadap gejolak harga maupun kelangkaan barang.

"Melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk sektor hilirisasi dan produksinya sehingga negara memiliki atau menguasai fisik dari komoditas itu. Contohnya misal minyak goreng. Kan minyak goreng ada BUMN punya kebun sawitnya, tapi kan produsen minyak gorengnya kita tidak punya. Sehingga, maka dari belajar dari pengalaman yang lalu, bagaimana kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, sementara untuk rakyat kita sempat pernah langka minyak goreng," katanya dalam rapat kerja dengan Badan Legislatif di DPR, Rabu (26/11/2025).

Intervensi negara melalui BUMN terbukti efektif pada komoditas beras. Dengan penguasaan stok yang memadai, pemerintah dapat langsung melakukan stabilisasi tanpa menunggu pasar bergerak. Langkah ini menurutnya menjadi model yang layak dicontoh untuk komoditas pangan lainnya yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.

"Maka, contoh yang berhasil apa? Contohnya misalnya beras. Beras itu Bulog menguasai fisik 10% dari total panenan beras kita dalam setahun. Jadi kalau kita punya stok 3,7-3,8 ton sekarang, itu kira-kira 10-12% dari total panenan kita yang 34,7 ton diprediksi sampai dengan Desember," katanya.

Ia juga menyoroti persoalan gula yang sempat diwarnai ketidakpastian pembelian gula petani oleh pedagang. Kondisi seperti itu merugikan petani dan membuka ruang manipulasi harga. Dengan masuknya SGN (Sinergi Gula Nusantara) sebagai pembeli, negara kembali memiliki posisi kuat dalam mengendalikan pasokan dan harga di tingkat konsumen.

"Kemudian gula juga sama, sempat juga ada kasus misalnya gula tebu petani yang digiling di pabrik gula tidak dibeli pedagang gula, ditunggu turun baru dibeli. Nah, itu kan zalim, Pak. Maka negara hadir melalui SGN Sinergi Gula Nasional, BUMN kita, diberi uang oleh APBN untuk membeli gula petani sehingga BUMN membeli gula itu menolong petani, sekaligus juga bahwa negara menguasai fisik komoditas yang penting, yang menguasai hidup hajat orang banyak, yaitu salah satunya adalah gula." tukas Sudaryono.

Tak hanya beras dan gula, Sudaryono menyebut komoditas strategis lain seperti jagung juga perlu pendekatan serupa. Ia menilai penting bagi pemerintah memiliki kontrol minimum terhadap barang yang menguasai hajat hidup masyarakat. Dengan demikian, ketika terjadi gangguan pasokan atau kelangkaan mendadak, negara bisa segera mengeksekusi langkah stabilisasi tanpa bergantung pada pihak swasta.

"Jagung sedemikian rupa, dan ke depan kita ingin beberapa komoditas yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak itu negara melalui BUMN menguasai fisiknya. Tidak perlu semua, tapi kita punya barang manakala ada kelangkaan, manakala ada sesuatu hal yang terjadi di mana, negara dengan segera bisa langsung melakukan eksekusi tanpa harus memohon-mohon kepada pihak lain," kata Sudaryono.