Singapura Negara Tetangga RI Kaya Raya, Tapi Banyak Warganya Bangkrut

Jakarta, CNBC Indonesia - Kebangkrutan di Singapura kembali mencetak rekor. Dalam 10 bulan pertama 2025, Kementerian Hukum mencatat 1.395 perintah kebangkrutan, angka tertinggi dalam lima tahun dan lebih besar dari total tahunan periode 2020-2024.

Melansir Straits Times yang melansir Bloomberg pada Rabu (26/11/2025), negara itu memang memiliki reputasi "superkaya" di kawasan. Namun tekanan biaya hidup dan utang konsumtif membuat banyak warganya terseret masalah finansial.

Meski mencemaskan, para pengacara menilai tren ini juga didorong oleh sistem kepailitan Singapura yang semakin memberi ruang pemulihan. Reformasi hukum 2016 menetapkan jalur pembebasan yang lebih jelas dan bersifat rehabilitatif.

Pemohon kebangkrutan pertama bisa dibebaskan dalam 5-7 tahun. Dalam beberapa kasus, jika kontribusi pembayaran terpenuhi penuh, pembebasan bahkan bisa terjadi hanya dalam tiga tahun.

Seorang juru bicara Kementerian Hukum menjelaskan bahwa ada pula kasus di mana individu dibebaskan setelah tujuh tahun meskipun tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban pembayaran. Ini selama mereka bekerja sama dan memenuhi syarat administratif.

Kisah para mantan debitur menggambarkan bagaimana kebangkrutan bisa menguras bukan hanya uang, tetapi juga mental. Salah satunya adalah Joel Choy, mantan direktur divisi asosiasi di PropNex Singapura.

Ia pernah menanggung utang lebih dari S$700.000 (setara sekitar Rp8,6 miliar). Utang itu muncul setelah ia mengizinkan teman masa kecil menggunakan akun pembiayaan sahamnya hingga akhirnya anjlok.

"Semuanya hancur dalam sekejap. Saya kehilangan jati diri dan semua yang saya perjuangkan," ujarnya.

Ia bangkrut pada 2014, keluar dari kebangkrutan pada 2021. Ia kemudian menyebut proses itu sebagai "awal yang baru dari beban utang yang luar biasa".

Kisah serupa dialami Siti (bukan nama sebenarnya), pemilik usaha pasta rumahan. Ketika biaya operasional melonjak, ia mengambil pinjaman pribadi hingga utangnya tak bisa ditutup.

Ia bangkrut pada 2019 dan menjalani masa rehabilitasi bertahun-tahun, termasuk mengikuti kelompok dukungan dan bekerja sebagai petugas kebersihan agar mampu membayar kontribusi bulanan. Ia akhirnya dibebaskan dari status bangkrut pada 2024.

Pusat Konsultasi Utang AMP Singapura mencatat bahwa banyak debitur kesulitan mendapatkan pekerjaan dengan gaji setara sebelum bangkrut. Karena itu, peningkatan keterampilan selama masa kebangkrutan menjadi krusial.

"Masa kebangkrutan memberi kesempatan untuk mengevaluasi ulang situasi keuangan dan menekan pengeluaran tidak penting," kata direktur restrukturisasi dan insolvensi EisnerAmper Singapura, Jonathan Ong.

Ia menyebut, tanpa akses ke fasilitas kredit atau skema "buy now, pay later", perilaku belanja impulsif otomatis terpangkas. Ini membuka ruang membangun kebiasaan finansial yang lebih sehat.

Credit Counselling Singapore (CCS) menegaskan bahwa mereka yang melunasi kontribusi target secara penuh akan dihapus dari catatan publik dalam lima tahun setelah pembebasan. Mereka yang tidak memenuhinya tetap bisa dibebaskan, tetapi namanya tercatat permanen.

Meskipun demikian, skor kredit tetap bisa dibangun kembali melalui pembayaran tepat waktu setelah masa kebangkrutan berakhir.

Di Singapura, pembebasan dari kebangkrutan bisa melalui Pengadilan Tinggi atau melalui sertifikat dari pejabat pengurus resmi. Proses ini biasanya memakan waktu setidaknya enam bulan sejak pengajuan, dan sertifikat pembebasan diberikan setelah syaratnya dipenuhi.