Lewat Stimulus Rp 200 T, Pemerintah Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta, CNBC Indonesia - Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) berharap kebijakan pemerintah yang menempatkan dana Rp 200 triliun di bank-bank BUMN dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Jika dana tersebut dapat tersalurkan dengan baik, maka perekonomian diyakini mampu bergerak lebih cepat.

"Dari sisi kredit dan likuiditas, stimulus Rp 200 triliun harusnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan kredit. Pertumbuhan kredit harus naik secara signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Direktur Program INDEF, Eisha M Rachbini dalam keterangan tertulis, Kamis (20/11/2025).

Lebih lanjut, INDEF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai sebesar 5,0% pada 2026. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti meningkatnya ketidakpastian global, pemulihan konsumsi domestik yang belum optimal, hingga pasar kerja yang masih didominasi sektor informal.

"Dinamika ekonomi global masih diwarnai ketidakpastian. Perang dagang kemungkinan masih berlanjut. Kami nilai pertumbuhan ekonomi ada di angka 5 persen," tutur Eisha.

Semebtara itu, Ekonom INDEF Didin S Damanhuri menyampaikan, penyaluran kredit dari dana Rp 200 triliun tersebut perlu diprioritaskan untuk pengembangan dan penguatan UMKM. Alhasil, pertumbuhan ekonomi akan menjadi inklusif lantaran dampaknya dapat dirasakan hingga lapisan terbawah masyarakat.

"Dana Rp 200 triliun yang disalurkan dari Bank Indonesia ke 5 bank BUMN itu bagaimana agar mendorong pemerataan tadi? Cita-cita Presiden Prabowo ingin pertumbuhan lewat pemerataan, maka orientasi pembangunan inklusif harus dirinci," ujarnya.

Ekonom INDEF lainnya, Aviliani menyatakan stimulus Rp 200 triliun dari pemerintah berdampak positif bagi dunia usaha. Sebab, suku bunga perbankan mulai menurun sejak pemerintah menggulirkan dana itu.

"Sejak adanya dana Rp 200 triliun dari pemerintah di bank-bank BUMN, suku bunga langsung turun. Ketika itu mulai diguyurkan, suku bunga turun, permintaan mulai bertambah," terang dia.

Di samping itu, Aviliani bilang, penempatan dana Rp 200 triliun di bank-bank BUMN perlu dibarengi dengan kebijakan-kebijakan lain dari kementerian dan Lembaga agar dampaknya lebih maksimal.

"Sekarang ini banyak sekali keinginan Presiden Prabowo yang bagus, tapi belum terimplementasi. Bank itu follow the business. Kebijakan-kebijakan pemerintah harus diarahkan ke arah mana investor masuk," tutup dia.