Masalah Sampah Sangat Kompleks, Kemenko Pangan Tekankan Hal Ini!

Jakarta, CNBC Indonesia - Asisten Deputi Ekonomi Sirkuler dan Dampak Lingkungan Kementerian Koordinator Pangan, Rofi Alhanif menyebut pengelolaan sampah bersifat kompleks. Tidak hanya isu lingkungan, tetapi terdapat isu sosial dan energi.

"Untuk menyatukan ini, kita perlu dirjen (direktorat jenderal), untuk menyatukan langkah sehingga tidak ada kebijakan satu terhambat kebijakan lain," ungkap dia dalam Waste to Energy Investment Forum 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta Rabu, (19/11/2025).

Untungnya menurut Rofi, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi EBT berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Diketahui aturan ini menjadi penanganan kedaruratan sampah melalui pengolahan menjadi energi terbarukan berupa listrik, bioenergi, maupun bahan bakar minyak (BBM) terbarukan, yang juga akan menghasilkan produk ikutan lainnya.

Aturan ini diterbitkan menimbang penimbunan sampah di Indonesia yang mencapai 56,63 juta ton per tahun, perhitungan tahun 2023. Dari angka itu, pengelolaan sampah nasional tahun 2023 baru mencapai 39,01%, sedangkan 60,99% lainnya belum terkelola.

"Kami di Kemenko Pangan mengoordinasikan atau akselerasi dari program prioritas pemerintah, salah satunya pengelolaan sampah. kami menyatukan semua dan bagaimana prosedur dari awal pengusulan, pemilihan sampai perizinan sampai konstruksi, memang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga," jelas Rofi.

Rofi memaparkan, permasalahan sampah harus diatasi segera. Sebab hal ini akan berdampak pada berbagai hal, termasuk kesehatan, dan memakan yang lebih tinggi.

"Bisa dibayangkan, 1.000 ton per hari di Tangerang Selatan saja. Bahkan di Indonesia per tahun sampai 70 juta ton. Kalau menunggu lama lagi, bom waktunya meledak," tegas Rofi.