Shutdown AS "Makan Korban", Warga Bingung & Stres Kasih Makan Anak

Jakarta, CNBC Indonesia - Penutupan sebagian pemerintahan Amerika Serikat (AS) mulai memukul kehidupan ribuan pekerja kontrak bergaji rendah. Banyak di antara mereka kini kebingungan mencari cara untuk memberi makan keluarga.

Melansir CNN International pada Jumat (10/10/2025), situasi pekerja kontrak muncul karena perbedaanya dengan pegawai negeri. Di mana para kontraktor tidak akan menerima gaji tertunggak setelah krisis politik di Washington ini berakhir.

"Saya tidak tahu bagaimana saya akan memberi makan anak-anak saya atau membayar hipotek saya," kata Audrey Murray, 65 tahun, petugas kebersihan di Museum Sejarah Amerika Smithsonian, sambil menahan tangis.

"Saya tidak peduli jika saya tidak makan, tetapi saya ingin anak-anak dan cucu saya tetap makan."

Smithsonian Institution menyatakan akan menutup seluruh museum setelah akhir pekan jika penutupan berlanjut. Langkah ini membuat ratusan pekerja kontrak seperti Murray kehilangan penghasilan secara tiba-tiba.

Berbeda dengan pegawai federal yang akan mendapatkan gaji tertunggak setelah pemerintahan kembali beroperasi, pekerja kontrak tidak memiliki jaminan serupa. Mereka bekerja untuk perusahaan yang dikontrak pemerintah untuk layanan seperti kebersihan, keamanan, dan katering. Jika gedung-gedung pemerintah tutup, mereka tidak akan dibayar sama sekali.

"Mereka bukan hanya tidak dijamin mendapat gaji tertunggak, tetapi hampir tidak pernah menerimanya," ujar Judy Conti, Direktur Urusan Pemerintahan di National Employment Law Project (NELP). "Kondisi ini paling keras menimpa perempuan dan warga kulit berwarna yang mendominasi sektor bergaji rendah."

Kondisi serupa dialami Tiara Roberts, ibu tunggal di Maryland yang bekerja sebagai petugas keamanan di Smithsonian. Ia kini harus mencari pekerjaan sambilan sebagai pengemudi Uber dan kurir Instacart untuk menutupi kebutuhan.

"Ini sangat memicu stres. Saya punya tiga anak, termasuk bayi enam bulan. Saya tidak tahu harus mulai dari mana," ujarnya.

Menurut Nichole Atallah, mitra di firma hukum PilieroMazza yang menangani kontrak pemerintah, situasi ini hampir pasti membuat ribuan pekerja kontrak kehilangan pendapatan total.

"Jika Anda petugas kebersihan atau staf kafetaria, waktu kerja yang hilang tidak akan bisa diganti," katanya. "Perusahaan jarang mau membayar pekerja berjam yang tidak masuk karena shutdown."

Serikat Pekerja Layanan Internasional (SEIU) memperkirakan lebih dari 500 ribu kontraktor federal terdampak selama penutupan pemerintah terpanjang sebelumnya pada 2018-2019, dan sebagian besar tidak pernah menerima bayaran mereka.

Menanggapi hal itu, Senator Tina Smith dari Partai Demokrat bersama Anggota DPR Ayanna Pressley mengajukan RUU Fair Pay for Federal Contractors Act untuk menjamin pembayaran kembali bagi pekerja kontrak yang kehilangan pendapatan akibat penutupan.

"Ini soal keadilan," kata Smith. "Pekerja kontrak dan keluarga mereka tidak boleh menjadi korban karena kebuntuan politik yang bukan mereka sebabkan."

Namun, hingga kini, rancangan undang-undang tersebut belum menunjukkan kemajuan di Kongres. Sementara itu, banyak keluarga kelas pekerja terjebak dalam ketidakpastian.

"Selama bertahun-tahun, petugas kebersihan dan keamanan federal menjaga kebersihan dan keselamatan gedung-gedung penting pemerintah," ujar Jamie Contreras, Wakil Presiden Eksekutif 32BJ SEIU. "Sekarang mereka harus memilih antara membayar tagihan atau memberi makan anak-anak mereka. Ini benar-benar tidak adil."