
Bos Badan Pangan Ingatkan Beras Busuk Tak Boleh Diedarkan, Stok Aman?

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, penugasan penyaluran stok cadangan beras pemerintah (CBP) oleh Perum Bulog wajib mengutamakan kualitas. Termasuk, kata dia, untuk beras yang disalurkan sebagai bantuan pangan pemerintah kepada sekitar 18,7 juta penerima.
Hal itu disampaikannya usai Rapat Koordinasi Satuan Tugas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta pada Senin (29/9/2025), dipimpin Menko bidang Pangan Zulkifli Hasan, turut hadir Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto).
Arief memaparkan, per 29 September 2025, total beras yang tersimpan di gudang Bulog ada sebanyak 3,905 juta ton dengan total realisasi penyerapan setara beras dalam negeri di angka 2,996 juta ton.
Sementara total penyaluran stok CBP ke masyarakat melalui berbagai program tercatat sudah sebanyak 861,4 ribu ton sejak awal 2025 ini. Di antaranya, realisasi penyaluran bantuan pangan beras tahap pertama dengan alokasi periode Juni-Juli 2025 telah mencapai 363,9 ribu ton atau 99,57%. Artinya, tersisa sekitar 1,58 ribu ton yang masih dalam proses salur ke beberapa wilayah dengan tantangan geografis. Yaitu ke Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Pegunungan, Maluku, dan Maluku Utara.
Kata Arief, stok beras saat ini ada 3,9 juta ton. Jika dikeluarkan untuk bantuan pangan 360 ribu ton, dikurangi lagi 500 ribu ton, masih sekitar 800 sekian ribu ton. Dia pun mengingatkan agar stok beras tidak menjadi terbuang percuma hanya karena kondisi kualitas yang menurun dan rusak.
"Nanti akhir tahun kemungkinan sisa sekitar 3 juta ton yang untuk stabilisasi lagi di awal 2026. Jadi jangan sampai barangnya rusak, kemudian nanti malah disposal. Padahal hari ini kita masih perlu banyak. Jadi tak boleh terbuang," kata Arief dalam keterangan resmi, Selasa (30/9/2025).
"Pokoknya prinsip yang pertama, semua bantuan pangan yang sudah ditugaskan ke Bulog harus dalam kondisi yang bagus dan baik. Jadi memang harus di-reprocess atau di-QC (quality control), harus sampai ke masyarakat penerima dalam kondisi baik," tegasnya.
Terkait temuan beras di gudang Bulog di Maluku Utara, Arief mengatakan akan dilakukan pemrosesan ulang.
"Kemudian atas temuan Maluku Utara, itu sudah disiapkan untuk langkah reprocess juga. Harus di cek lagi. Pengecekan bukan hanya di Maluku Utara saja, tapi di seluruh Indonesia. Utamanya di daerah-daerah yang bukan kota besar. Sekali lagi, beras yang diedarkan tidak boleh yang tidak layak dikonsumsi. Kalau masih bisa di reprocess, lakukan. Tapi kalau misalnya busuk, itu tidak boleh diedarkan ke masyarakat," kata Arief mengingatkan.
"Di Bulog itu ada namanya perawatan. Perawatan beras itu supaya tidak berkutu. Setelah itu juga ada namanya reprocessing. Biasanya disimpan berapa lama, itu kan karena dibanting atau hal lainnya, bisa ada yang pecah. Itu juga bisa di blower. Kalau di fumigasi, itu artinya tetap food grade. Jadi kalau kita menstok 3,5 juta sampai 4 juta ton, perawatan itu harus terus menerus," tambahnya menjelaskan.
Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Gudang Bulog Tabahawa, Maluku Utara, Selasa (23/9/2025). Sidak itu dilakukan untuk memastikan cadangan beras pemerintah (CBP) aman dan berkualitas.
Dalam video yang diunggah akun Instagram resmi DPR RI, tampak Titiek geram melihat kualitas dan warna beras-beras yang menumpuk di gudang Bulog tersebut. Dia pun memerintahkan Kepala Perum Bulog Cabang Ternate, Jefry Tanasy, yang ditemuinya agar memberikan laporan yang benar kepada Menteri dan Kepala Bulog.
"Ini untuk mengecek kondisi beras yang ada di sini. Ternyata ini ada yang sudah setahun lebih. Jadi masuk ke sini Mei tahun 2024, masih ada 1.200 ton," kata Titiek, dikutip dari @dpr_ri, Jumat (26/9/2025).
"Ini warnanya sudah...apa ini..abu-abu. Saya nggak tahu ini mesti mau disimpan sampai kapan di sini. Kenapa nggak disalur-salurkan?" tukas Titiek.
![]() Rapat Koordinasi Satuan Tugas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta pada Senin (29/9/2025). (Dok. Bapanas) |
(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Mulai Juli 2025 Pemerintah Guyur Beras SPHP Selama 6 Bulan, Ada Apa?
