Lewat Skema Ini, Target Backlog Bisa Ditekan

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menyiapkan terobosan baru berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan untuk membantu Pengembangan khususnya menyediakan dari sisi Supply untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mengakses hunian layak di tengah backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta unit.

Skema ini dirancang seperti KUR UMKM, dengan bunga rendah menggunakan pola subsidi selisih bunga, dukungan penjaminan serta kolaborasi perbankan untuk meringankan beban ABPN dalam rangka mendorong seluruh pengembang diberbagai pelososk segera membangun rumah dalam rangka ketersediaan sisi supply.

Praktisi Pembiayaan Perumahan dan General Partner (GP) Alternative Asset Management, AT Afifa, menilai langkah ini sangat penting mengingat pemerintah saat ini sudah berhasil menaikan target yang semula 220.000 unit menjadi 350.000 unit.

"Seiring dengan hal tersebut perlu adanya dukungan terhadap sisi supply dalam rangka keseimbangan antara supply dan demand," ujarnya, Rabu, (17/9/2025).

Menurut Afifa, realisasi program subsidi FLPP pada 2024 hanya mencatat 200.300 unit dengan nilai Rp24,6 triliun. Target 2025 memang dinaikkan menjadi 350 ribu unit senilai Rp45,1 triliun, namun jumlah tersebut tetap kecil dibanding backlog yang menganga.

"Rumah murah semakin sulit diwujudkan, bahkan dengan subsidi sekalipun. Karena itu, terobosan seperti KUR Perumahan menjadi penting untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus menggerakkan sektor swasta," tegasnya.

Baca: Mendag Terbitkan Aturan Baru, Batasi Impor Singkong, Tapioka & Etanol

Afifa juga menekankan perlunya strategi pembiayaan yang lebih luas. Ia menyebut Tapera masih menghadapi resistensi dan kelemahan regulasi, padahal potensinya besar bila dikelola transparan dan profesional. "Tapera bisa menjadi fondasi domestik yang memperkuat kepercayaan investor asing," katanya.

Ia menjelaskan bahwa kebutuhan dana tidak hanya bisa dipenuhi dari dalam negeri, tetapi juga harus membuka pintu bagi investasi asing. "Pemerintah perlu berani menjembatani pembiayaan dari luar negeri, baik berupa investasi langsung, green financing, maupun instrumen pasar modal," ucap Afifa.

Selain KUR Perumahan, melalui penguatan BP Tapera telah dibentuk suatu kapal sekoci untuk melakukan penelitian serta inovasi membuat skema atau konsep untuk menarik dana global di internal bernama Tapera Global Partnership (TGP).

Afifa menilai TGP dapat menjadi katalis berbagai skema pembiayaan, mulai dari green bonds, blended finance, hingga sekuritisasi KPR bersubsidi.

"Jika dikelola dengan tata kelola profesional kelas dunia, TGP bisa menjadi etalase Indonesia, seperti HDB di Singapura atau Pag-IBIG di Filipina," katanya.

Baca: Pertama di Dunia, BPDLH Perkenalkan Inovasi Pendanaan Bencana

Afifa menegaskan bahwa pembiayaan perumahan rakyat bukan hanya soal angka, tetapi juga stabilitas bangsa.

"Investasi pada rumah rakyat adalah investasi atas stabilitas sosial dan ekonomi. Rumah adalah ruang keluarga bertumbuh, anak-anak belajar, dan masyarakat membangun masa depan," tuturnya.

Dengan kombinasi FLPP, Tapera, KUR Perumahan, dan TGP, Afifa optimistis backlog bisa ditekan. "Jika kita berani membuka jalan bagi pembiayaan luar negeri dan mengonsolidasikan potensi dalam negeri, maka rumah untuk rakyat bisa diwujudkan. Memiliki hunian layak adalah hak dasar, bukan barang mewah," pungkasnya.

(dpu/dpu)

Saksikan video di bawah ini:

Video: Pemerintah Gelar Akad Massal 25.000 Rumah Subsidi