Bos Pengusaha Bongkar "Penyakit" Menahun Ancam Nasib Mal-Ritel Modern

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan, daya beli warga RI hingga saat ini belum mengalami pemulihan. Padahal, kata dia, kondisi ini sudah berlangsung relatif lama.

Karena itu, dia berharap, pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi yang bisa langsung berdampak dan serta merta mendongkrak daya beli masyarakat. Apalagi, kata dia, masyarakat kelas menengah atas cenderung lebih memilih menyimpan dananya daripada berbelanja untuk konsumsi.

Kondisi ini berdampak pada kinerja di sektor ritel modern, termasuk mal/ pusat perbelanjaan.

"Melemahnya daya beli masyarakat sudah berlangsung cukup lama yaitu sudah terjadi sejak tahun lalu yang sampai dengan saat ini masih belum juga pulih, oleh karenanya diperlukan langkah cepat pemerintah untuk segera mengatasinya," kata Alphonzus kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (17/9/2025).

"Kondisi yang telah terjadi cukup lama ini tidak bisa lagi diatasi dengan berbagai strategi yang memerlukan waktu untuk mendapatkan efek ataupun dampak positifnya," tambahnya.

Baca: Prabowo Bagi Uang Triliunan, Ikan & Kail Jadi Jurus Jaga Pertumbuhan

Langkah pemerintah menggelontorkan paket stimulus ekonomi terbaru, paket 8+4+5 dengan alokasi anggaran ditaksir mencapai Rp16,23 triliun diharapkan bisa mendongkrak daya beli masyarakat.

Salah satu stimulus dari paket ini adalah insentif berupa Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atau PPh DTP. Setidaknya akan ada 2,252 juta pekerja di sektor padat karya dan pariwisata yang bisa menikmati paket stimulus ini. Stimulus ini pun dipastikan akan berlanjut sampai tahun 2025 nanti.

"Semua program insentif ataupun stimulus yang dimaksudkan untuk peningkatan daya beli masyarakat tentunya diharapkan dapat berdampak terhadap kinerja sektor ritel," ucapnya.

Hanya saja, sambungnya, insentif ini membutuhkan tambahan-tambahan stimulus lain agar langsung mendongkrak daya beli warga RI. Dengan begitu, masyarakat bisa langsung memiliki dana untuk belanja konsumsi.

Di mana, kata dia, warga kelas menengah bawah memang cenderung langsung membelanjakan uangnya daripada menyimpannya. Berbeda dengan masyarakat kelas menengah atas akan lebih menyimpan dananya mengingat kondisi global maupun domestik yang masih penuh dengan ketidakpastian.

"Tetapi harus dilakukan melalui berbagai strategi yang berdampak langsung ataupun berdampak serta merta terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) adalah salah bentuk insentif yang dapat memenuhi kriteria tersebut di atas," kata Alphonzus.

Baca: Ketidakpastian Masih Tinggi, Ekonomi Dunia Diramal Makin Lesu

Dia pun berharap berbagai insentif yang diberikan oleh pemerintah sebaiknya tidak bersifat sporadis dan sesaat dikarenakan penurunan daya beli masyarakat yang sudah terjadi sejak tahun 2024 lalu.

"Program insentif ataupun stimulus yang diberikan oleh pemerintah harus berkesinambungan sampai dengan terjadinya pergerakan pemulihan daya beli masyarakat," ucapnya,

Dengan begitu, kata Alphonzus, akan mengangkat daya beli masyarakat yang telah lama terpuruk. Dan hasilnya, akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja penjualan di sektor ritel.

Baca: Prabowo Bagi-bagi Rp16,2 T Akhir Tahun, Siapa Saja yang Bakal Terima?

Foto: Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja saat ditemui di Pusat Grosir Cililitan (PGC) Jakarta, Rabu (23/7/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja saat ditemui di Pusat Grosir Cililitan (PGC) Jakarta, Rabu (23/7/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bisnis Mal Lagi Sulit, Bos Pengusaha Ungkap Kebiasaan Belanja Orang RI