Ini Daftar Kritik dan Saran Anggota DPR RI Buat Menkeu Baru

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama jajaran pejabat Kementerian Keuangan mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (10/09/2025).

Dalam rapat, Purbaya menerima sejumlah catatan baik kritik maupun saran dari sejumlah fraksi partai agar Kementerian Keuangan kedepan di bawah kepemimpinannya mampu menjaga stabilitas fiskal sekaligus menjawab berbagai tantangan ekonomi.

Berikut rangkuman pesan dari para anggota dewan:

Baca: Begini Strategi Menkeu Purbaya Hidupkan Mesin Fiskal & Moneter RI

Ketua Komisi XI - Mukhammad Misbakhun

Misbakhun mengingatkan Purbaya untuk tampil sebagai dirinya sendiri, bukan sekadar bayangan Menteri Keuangan sebelumnya.

"Saya kepingin yang ada dihadapan saya ini seorang Purbaya sebagai seorang Purbaya bukan duplikasinya siapapun bukan bayangannya Menteri sebelumnya atau siapa," ujar Misbakhun dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Rabu (10/9/2025).

Dirinya pun menantang Purbaya untuk menyusun desain besar kebijakan fiskal untuk mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo, yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Menurut Misbakhun, sebagai Menteri Keuangan Purbaya memiliki banyak kewenangan atas berbagai instrumen yang dapat mencapai cita-cita Presiden RI tersebut.

"Kekuasaan itu ada di tangan Bapak, on your shoulder. Itu saya ingin dalam perjalanan waktu ke depan desain ekonomi desain besarnya itu akan seperti apa framework Bapak, mewujudkan itu bagaimana kita keluar dari zona defisit," ujarnya.

Baca: Purbaya Effect! Saham Bank BUMN Pesta Pora

Wakil Ketua Komisi XI - Dolfie Othniel Frederic

Dalam paparannya, Dolfie meminta kepastian batas maksimal pembiayaan utang untuk tahun 2026 yang dipatok Rp 786 triliun.

Dirinya menegaskan jika pemerintah ingin melampaui angka itu, maka Menteri Keuangan harus kembali meminta persetujuan DPR. Menurutnya hal tersebut merupakan bagian dari komitmen yang telah disampaikan pemerintah.

"lihat postur berarti di tahun 2026 maksimal membuat utang Rp 781 triliun berarti inline ya pak?

pembiayaan utang jadi kalau nanti lebih dari Rp 781 triliun pemerintah akan datang lagi ke DPR untuk minta persetujuan artinya kan karena tadi KPI Kementerian Keuangan kan 39,9% terhadap PDB," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi XI - Fauzi Amro

Fauzi menuntut peta jalan pendapatan negara mulai dari perpajakan, bea dan cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) agar target pendapatan tidak stagnan.

"Oleh sebab itu kalau memang perpajakan ini hanya kerjanya standar-standar saja ya pendapatan negara kita juga segitu-gitu saja gitu loh dan pendapatan negara berapa belanja kita berapa," ujarnya.

Menurutnya, penting bagi para pejabat eselon I Kementerian Keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan pencapaian target agar selaras dengan visi presiden mendorong pertumbuhan hingga 8%.

"Kami juga mengingatkan bahwa dari semangat Pak Presiden itu harus diterjemahkan Pak tentang beberapa KPI daripada di Eselon I minimal dulu kurang lebih 23 Eselon I itu bisa menerjemahkan," ujarnya.

Baca: Kemenkeu Godok Sejumlah Insentif Pengganti Tax Holiday, Apa Saja?

Wakil Ketua Komisi XI - Mohammad Hekal

Anggota Partai Gerindra tersebut meminta kejelasan apakah Purbaya akan melanjutkan kebijakan Sri Mulyani atau membawa arah baru.

"Kita kepengen tau nih ada gak perubahan-perubahan sedikit arah ataupun kebijakan dan tentunya ini kan dalam konteks kita juga sama-sama harus lebih peka," ujarnya.

Menurutnya, DPR ingin melihat konsistensi Menteri Keuangan dalam mengikuti arahan Presiden sekaligus melakukan penyesuaian pada beberapa pos anggaran strategis

"Tapi itu sebetulnya yang kita perlu dengar apakah Bapak ini mau meneruskan program sebagaimana apa yang diarahkan Presiden setelah apa yang terjadi nah mudah-mudahan ini semua bisa kita jalankan dengan lancar dengan baik," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi XI - Hanif Dhakiri

Hanif menekankan agar Kemenkeu tidak hanya terpaku pada angka-angka indah di atas kertas. Dirinya menyoroti angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun kesejahteraan masyarakat yang tidak merata, Maka dari itu, Ia meminta kebijakan fiskal benar-benar menyentuh masyarakat bawah, memperhatikan ketimpangan, serta dampak nyata terhadap kemiskinan, PHK, dan pekerja informal.

"Pak Menteri, jadi mohon agar hal-hal yang selama ini memang menjadi kebijakan dan program-program dari Kementerian Keuang itu benar-benar bisa dilihat output, outcome-nya dampaknya yang betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat, jadi bukan hanya semata-mata angka-angka yang bagus angka-angka yang kelihatannya indah," ujarnya.

PDIP - Harris Turino

Harris mengapresiasi optimisme Purbaya yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 6-7%. Namun ia mengingatkan, target itu jauh di atas asumsi APBN 2026 yang dipatok 5,4%. Menurutnya, ada konsekuensi besar jika pertumbuhan dipacu lebih tinggi: apakah dengan melonggarkan utang, memperlebar defisit, atau ekspansi fiskal lebih agresif?

Ia juga menyoroti utang jatuh tempo Rp1.300 triliun dan mempertanyakan kemampuan pemerintah menjaga pembayaran agar tidak menimbulkan risiko gagal bayar.

Golkar - Melchias Marcus Mekeng

Mekeng menyoroti pemotongan transfer ke daerah dari sekitar Rp1.100 triliun menjadi hanya Rp680 triliun. Kebijakan ini dinilai memberatkan APBD daerah yang tidak semua mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya pemangkasan tersebut dapat menekan aktivitas ekonomi daerah dan menghambat pertumbuhan nasional

Gerindra - Kamrussamad

Kamrussamad menyambut optimis penyegaran dalam Kabinet Merah Putih yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Khususnya pada Kementerian Keuangan sebagai upaya akselerasi program.

Kamrussamad menekankan pentingnya menyiapkan desain skenario pengurangan defisit APBN menuju target Presiden Prabowo: APBN tanpa defisit di masa depan. Purbaya diminta menyusun strategi jelas untuk menghadapi beban utang yang terus menumpuk.

Nasdem - Sohibul Imam

Sohibul meminta kejelasan implementasi PP 47/2024 soal penghapusan utang macet UMKM. Menurutnya, hingga kini DPR belum mendapat update realisasi, termasuk jumlah UMKM yang dihapuskan maupun yang kembali mendapat akses pembiayaan. Ia juga mempertanyakan strategi agar sektor swasta bisa lebih berperan sebagai motor pertumbuhan sesuai target APBN 2026.

PKB - Anna Mu'awanah

Anna menyoroti isu tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kemenkeu yang disebut-sebut mencapai 300%.

Menurutnya jika APBN terlalu banyak terserap belanja pegawai ketimbang program yang berdampak langsung ke masyarakat. Kemenkeu diminta menjadi role model efisiensi anggaran dan mengarahkan lebih banyak dana untuk transfer ke daerah.

Gerindra - Imron Amin

Imron menekankan pentingnya digitalisasi dan integrasi data di Kemenkeu, khususnya Core Tax, CEISA, hingga Simbara. Dirinya menyoroti mengingatkan agar interoperabilitas benar-benar terjamin, mengingat banyak pengalaman sebelumnya sistem pemerintah belum terhubung dengan baik.

PAN - Ahmad Rizki Sadig

Rizki menyoroti ambisi pertumbuhan 7-8% yang kerap gagal tercapai di pemerintahan sebelumnya. Ia menilai Purbaya perlu menghadirkan terobosan nyata, bukan sekadar target optimis. Komisi XI, kata dia, akan rutin mengevaluasi kinerja Kemenkeu secara triwulanan untuk memastikan realisasi pertumbuhan sesuai janji.

Demokrat - Marwan Cik Asan

Marwan menegaskan peran besar swasta dalam perekonomian: 90% lapangan kerja, 80% penerimaan negara, dan 60% PDB. Karena itu, insentif fiskal saja tidak cukup.

Marwan menilai perlunya perbaikan iklim investasi, kepastian hukum, dan birokrasi agar swasta semakin berperan, tidak hanya terpusat di Jawa, tetapi juga di seluruh Indonesia.

(haa/haa)

Saksikan video di bawah ini:

Video: Dorong Ekonomi, Menkeu 'Suntik' Rp 200 Triliun ke Perbankan