Soal RAPBN 2026, Purbaya Pastikan Anggaran Tetap Sehat

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, di bawah kepemimpinannya, penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2026 akan tetap disiplin, supaya fiskal pemerintah tetap sehat.

Hal ini ia tegaskan saat menyampaikan kata sambutan dalam proses serah terima jabatan antara dirinya dengan Menteri Keuangan ke-26 Sri Mulyani Indrawati di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (9/9/2026).

"RAPBN 2026 dirancang untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal dan disiplin, sekaligus berpihak pada rakyat," ucap Purbaya.

Ia menekankan, fokus utama desain RAPBN 2026 yang telah disusun Sri Mulyani selama sisa masa jabatannya di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, akan tetap diarahkan untuk penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, perluasan layanan kesehatan, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

"Dengan RAPBN ini, pemerintah berupaya memastikan belanjaan negara lebih efektif, memberikan manfaatnya bagi masyarakat, serta memperkuat layar tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Purbaya menekankan, prinsip kehati-hatian akan tetap dijaga supaya APBN 2025 tetap sehat, kredibel, dan mampu menopang agenda pembangunan nasional.

"Setiap rupiah yang kita kelola adalah uang rakyat, dan kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa uang tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat," tutur Purbaya.

Sebagai informasi, Dalam RAPBN 2026, pendapatan negara dirancang mencapai Rp 3.147,7 triliun atau tumbuh 9,8% dibanding outlook 2025. Belanja negara direncanakan sebesar Rp 3.786,5 triliun, naik 7,3% dari outlook 2025.

Defisit anggaran dijaga pada level 2,48% terhadap PDB, dengan kebutuhan pembiayaan anggaran sebesar Rp 638,8 triliun.

Belanja terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp3.136,5 triliun dan transfer ke daerah Rp650,0 triliun.

Transfer ke daerah di RAPBN 2026 diajukan sebesar Rp 650 triliun atau turun Rp 269 triliun dari APBN 2025. Ini adalah anggaran transfer daerah terendah sejak 2015.