Ekonomi Digital ASEAN Bakal Tersambung Tahun Depan, Ini Manfaatnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan bahwa Digital Economy Framework Agreement (DEFA) Negotiation diperkirakan akan dijalankan mulai 2026 mendatang.

Seperti yang diketahui, perjanjian tersebut diluncurkan Jelang Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-43 pada September 2023 lalu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa sebagian besar isu teknis dalam inisiatif DEFA hampir menuju kesepakatan. Rencananya, perjanjian ini bisa ditandatangani pada awal 2026.

"Minggu lalu kami rapatkan dan ditargetkan kalau perjanjian ini bisa diimplementasikan hampir 80% daripada isu sudah terselesaikan dan diharapkan ini bisa ditandatangani di awal tahun depan," ujar Airlangga dalam konferensi pers Kick Off Road to Harbolnas, Senin (8/9/2025).

Baca: DPR Pangkas Tunjangan, Negara Hemat Rp 260 M/Tahun

Airlangga menekankan bahwa sektor konsumsi merupakan penopang utama ekonomi nasional dengan kontribusi sekitar 54% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kekuatan konsumsi tersebut mendorong posisi Indonesia sebagai pasar digital terbesar di ASEAN.

"Konsumsi yang kuat ini juga tentu mendorong bahwa Indonesia menjadi digital terbesar di ASEAN sampai dengan tahun 2030 diperkirakan 40% dari US$1 triliun, antara US$360 miliar sampai dengan US$1 miliar," ujarnya.

Dalam pembahasan DEFA, salah satu prioritas adalah menjaga agar tarif tidak mengganggu perekonomian digital kawasan. Hal ini dinilai penting untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN.

Salah satu langkah konkret yang sudah berjalan adalah penguatan sistem pembayaran digital. Airlangga mencontohkan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang kini sudah diterima di berbagai negara Asia Tenggara dan Jepang.

"Sehingga tentu ini menjadi salah satu tool juga mengurangi ketergantungan terhadap dan juga rupiah bisa digunakan dalam trade sehingga tentu masing-masing negara lain juga bisa menggunakan currency-nya plus kita juga jaga inflasi," ujarnya.

Baca: Emiten Telekomunikasi(TOWR) Buka-Bukaan Soal Kehadiran Starlink

Melansir keterangan resminya, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi, menjelaskan hingga saat ini, proses perundingan DEFA telah menunjukkan kemajuan signifikan, dengan penyelesaian sebesar 55% dari total paragraf substantif.

"Adapun penyelesaian secara substansial akan mempertimbangkan indikator nominal dan substantif yang setidaknya mencapai 70% dari total paragraf. Paragraf-paragraf tersebut meliputi isu penting seperti Transaksi Elektronik, Artificial Intelligence (AI), Kerja Sama Keamanan Siber, hingga Pengembangan Talenta Digital," ujar Edi dalam keterangan resmi dikutip Senin (8/9/2025).

Peningkatan usaha dan fleksibilitas negara anggota dan badan sektoral ASEAN dalam perundingan DEFA disepakati sebagai salah satu rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada para Menteri Ekonomi ASEAN, sehingga DEFA dapat diselesaikan secara substansial pada tahun ini sesuai dengan target.

"Terlebih lagi, Indonesia menegaskan bahwa penyelesaian penuh negosiasi dan penandatanganan DEFA dapat dilakukan tahun depan pada saat Filipina memegang Keketuaan ASEAN 2026," ujar Edi.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: ASEAN Jadi Medan Panas Perang Dagang Trump, Bagaimana Nasib RI?