Kemenhub Dapat Anggaran Rp 28 T di 2026, Bakal Dipakai untuk Ini

Ferry Sandi, CNBC Indonesia

Kamis, 04/09/2025 16:45 WIB

Foto: CNBC Indonesia/Ferry Sandi)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perhubungan melaporkan pagu kebutuhan untuk tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp48.888.802.477. Anggaran ini disesuaikan dengan berbagai perencanaan dan kebutuhan operasional kementerian.

Sementara itu, pagu indikatif untuk 2026, yang merujuk pada persetujuan dari Kementerian Keuangan dan Bappenas, tercatat sebesar Rp24.405.964.808. Angka tersebut sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas Nomor: SS-356/MK.02/2025, 8-383.

Baca:

Target IKN Jadi Ibu Kota Politik di 2028, OIKN Butuh Anggaran Segini

"Sedangkan berdasarkan Sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas nomor 5-505/MK.03/2025 dan B 621/D.9/PP.04.03/07/2025 tanggal 24 Juli 2025, Anggaran yang diusulkan dalam RKA Kemenhub tahun 2025 mencapai Rp28.489.404.712," kata Menhub Dudy Purwagandhi di Gedung DPR RI, Kamis (4/9/2025).

Foto: CNBC Indonesia/Ferry Sandi)
Kementerian Perhubungan melaporkan pagu kebutuhan untuk tahun 2026 di Gedung DPR RI, Kamis (4/9/2025). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)

Anggaran tahun depan itu mencakup beberapa alokasi belanja. Menurut rincian alokasi, sekitar 72,29% dari total anggaran (Rp28,48 Triliun) akan digunakan untuk belanja pegawai, yang mencakup pengeluaran terkait dengan gaji dan tunjangan pegawai di sektor perhubungan.

Sementara itu, belanja barang operasional mendapatkan porsi 16,99% dari total anggaran, dengan nilai Rp4.840.012.416. Belanja non-operasional seperti pembangunan infrastruktur dan proyek lainnya akan menyerap sisa anggaran sebesar 10,72%, atau sekitar Rp3.054.372.222.

Baca:

Transfer Tugas Haji dari Kemenag ke Kementerian Baru Beres Tahun Ini

Sumber pendanaan utama untuk anggaran Kementerian Perhubungan 2026 berasal dari berbagai sumber. Sebanyak Rp19.703.306.706 (sekitar 69,16%) akan berasal dari Rupiah Murni, sementara Rp3.799.105.362 (sekitar 13,34%) berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Selain itu, pendanaan juga mencakup dana dari BLU (Badan Layanan Umum), PLN, dan SSB (Sumbangan Sosial).

Anggaran kementerian juga dibagi menurut berbagai program prioritas. Program Infrastruktur Konektivitas memperoleh alokasi terbesar, yakni Rp16.876.512.657 (sekitar 59,24%). Dukungan Manajemen sebesar Rp9.777.942.539 (sekitar 34,32%), serta Program Pendidikan dan Vokasi sebesar Rp1.834.949.516 (sekitar 6,44%)

(fys/wur)

Saksikan video di bawah ini: