CSIS Sebut Rakyat Wajar Marah: Banjir PHK, Sebagian Terancam Miskin

Jakarta, CNBC Indonesia-Centre for Strategic and International Studies (CSIS) memandang kesulitan ekonomi menjadi penyebab kemarahan masyarakat dan membuat aksi demonstrasi meluas.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah selalu menyampaikan ekonomi nasional mampu tumbuh di atas 5%. Meski kenyataannya belum merata.

"Distribusinya makin timpang dan itu bias kapital intensif sektor. Karena itu misalnya Gini coefficient kita masih di 0,39% dan itu sangat-sangat timpang," ungkap Researcher Ekonomi CSIS, Deni Friawan dalam konferensi pers, Selasa (2/9/2025)

Deni juga menyoroti persoalan kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kemiskinan Indonesia 8,47% atau setara 23,85 juta jiwa, turun dari periode sebelumnya.

"Tingkat kemiskinan itu memang turun per persentasenya, tapi kita juga tahu bahwa kelas menengah juga turun," jelasnya.

"Dan sebagian besar rakyat Indonesia walaupun dia tidak miskin, dia hanya ada di batas atas sedikit dari garis kemiskinan. Jadi ketika ada shock atau ada inflasi yang sedikit saja naik, dia akan jatuh menjadi miskin," terang Deni.

Data kemiskinan Indonesia, kata Deni juga tidak mengacu kepada Bank Dunia sehingga mengindikasikan seakan-akan situasi membaik di dalam negeri.

Tekanan rakyat juga ditambah oleh kenaikan harga pangan. Inflasi secara keseluruhan memang rendah, namun harga pangan masih tinggi. Misalnya beras, dalam beberapa bulan terakhir alami kenaikan cukup signifikan padahal kata swasembada selalu didengungkan.

Secara bersamaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berlangsung di banyak tempat. Korban PHK beralih ke pekerjaan informal sehingga tidak tercatat sebagai pengangguran oleh BPS.

"Dan kita dengar PHK terjadi di mana-mana. Yang jadi permasalahan di Indonesia sebenarnya bukan sekedar bahwa orang itu bekerja atau tidak bekerja, tapi permasalahannya hari ini pekerjaan yang berkualitas atau menghasilkan penghasilan yang layak itu sangat terbatas," paparnya.