KKP Minta Rp26 T ke Danantara Untuk Proyek Revitalisasi di Pantura

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyiapkan program besar untuk merevitalisasi tambak di Pantai Utara (Pantura) Jawa. Proyek ini ditargetkan mencakup lahan seluas 78.550 hektare (ha) dan akan dijalankan secara bertahap.

Untuk fase pertama, KKP mengusulkan pendanaan sekitar Rp26 triliun yang diajukan ke Danantara.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP TB Haeru Rahayu menjelaskan, proyek revitalisasi akan dimulai dengan lahan seluas 20.413 ha.

Lahan yang digunakan sebagian besar merupakan lahan milik negara di bawah Kementerian Kehutanan. Sementara permohonan izin pemanfaatan lahan melalui skema Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP).

Untuk mendapatkan izin tersebut, lanjutnya, ada lebih dari sepuluh persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Baca: Tok! Dedi Mulyadi-Trenggono Kerja Sama Beresin Tambak Ikan di Pantura

Karena lokasi proyek berada di Jawa Barat, kata Haeru, KKP turut menggandeng pemerintah provinsi serta empat kabupaten yang masuk dalam area proyek, yakni Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu. Menurutnya, dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat sudah mulai terbentuk meski proses sosialisasi masih terus dilakukan.

"Kami sudah melakukan sekian rangkaian kegiatan, sosialisasi kayaknya sudah capek nih kita. Tetapi dinamika terus berjalan, tidak apa-apa, kita akan lakukan," kata Haeru dalam konferensi pers Outlook Tilapia Indonesia 2025 di kantor KKP, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Katanya, maraton sosialisasi akan tetap dijalankan agar proyek bisa dimulai sesuai jadwal.

Adapun terkait pendanaan, Haeru mengatakan, KKP telah menyampaikan proposal ke Danantara.

"Total yang kita usulkan kurang lebih sekitar Rp26 triliun untuk proyek Fase Satu ini. Kami sudah sampaikan, kami tinggal menunggu waktu kapan dipanggil untuk menyampaikan paparan lebih detail," ujarnya.

Baca: Didit Herdiawan Dilantik Jadi Bos Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa

Potensi Serap 40.000 Tenaga Kerja

Proposal tersebut juga ditembuskan ke Presiden dan sejumlah kementerian teknis, termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bappenas.

Meski sumber dana sudah mulai dibahas, pemerintah sampai dengan saat ini masih belum menentukan BUMN mana yang akan ditunjuk untuk mengelola proyek strategis ini.

Haeru menegaskan, proyek revitalisasi Pantura bukan hanya soal pembangunan tambak, melainkan juga menciptakan lapangan kerja besar.

Dengan asumsi dua orang bekerja di setiap hektare, fase pertama saja bisa menyerap sekitar 40 ribu tenaga kerja. Belum lagi efek turunan dari sektor hulu ke hilir, mulai dari penyediaan pakan hingga industri pengolahan.

"Jadi kami tentunya tidak ingin main-main, siapapun apakah BUMN ataupun yang lain, tentunya harus betul-betul pas dan siap untuk mengerjakan proyek besar ini," tegas Haeru.

Baca: Ikan Nila Cs Asal RI Bisa Kuasai AS-Eropa, Tapi Negara Ini Mengancam

Tilapia RI Jadi Naik Level, Strategi Ketahanan Pangan

Lebih jauh, revitalisasi tambak Pantura diarahkan untuk budidaya ikan nila (tilapia) yang dinilai strategis bagi ketahanan pangan. Kenapa tilapia? Hal ini karena tilapia dianggap mudah dibudidayakan, bergizi tinggi, dan memiliki pasar yang stabil di dalam maupun luar negeri.

Pada 2023, produksi tilapia Indonesia mencapai 1,36 juta ton dengan Jawa Barat sebagai penyumbang terbesar.

Ketua Umum Asosiasi Tilapia Indonesia (ATI) Alwi Tunggul Prianggolo menilai program pemerintah ini bisa membawa tilapia naik kelas ke level industri dan memperluas jaringan pasar global. Namun ia mengingatkan agar hasil panen dari tambak Pantura lebih diarahkan ke industri pengolahan untuk ekspor, bukan ke pasar domestik.

"Kami tidak ingin panen ikan dari program ini sampai merembes ke pasar domestik yang sejauh ini sudah cukup mampu dipenuhi oleh pembudidaya lokal, supaya harga nila di pasar domestik tidak jatuh," ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Alwi juga berharap revitalisasi Pantura tidak hanya meningkatkan volume produksi, tetapi juga kualitas usaha budidaya nila melalui penerapan teknologi, peningkatan kualitas benih, hingga sertifikasi budidaya yang ramah lingkungan.

Baca: Untuk Masyarakat, Ini 15 Program Prioritas Pemerintah di 2026

(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Titiek Soeharto Panggil Trenggono, Bahas Anggaran-Proteksionisme AS