Dituding Netizen, Kepala BPS Bantah Ada Rekayasa Data Garis Kemiskinan

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti membantah adanya rerekayasa data garis kemiskinan yang dilakukan pihaknya. Hal ini ditegaskan Amalia setelah mengetahui adanya tudingan dari netizen perihal rekayasa data ini.

"Kalau ada di dalam perbincangan netizen bahwa kita menurunkan garis kemiskinan, itu sebenarnya tidak benar," tegasnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR RI, Selasa (26/8/2025).

Menurutnya, BPS sudah melakukan penghitungan sesuai dengan standar internasional. BPS menggunakan garis kemiskinan makanan dan non-makanan.

Baca: Harga Minyakita Meroket, Efek Praktik Bundling Minyak Goreng Premium?

"Metodologi BPS itu mengacu pada panduan dari Komisi Statistik PBB dan lembaga internasional, termasuk untuk menghitung PDB dan inflasi," tegas Amalia.

Dia menjelaskan saat ini garis kemiskinan justru terus mengalami peningkatan. Contohnya, garis kemiskinan nasional per Maret 2025 ditetapkan sebesar Rp609.160 per orang per bulan. Angka ini naik dari periode sebelumnya.

Dengan demikian, jika dilihat pada tingkat rumah tangga, maka minimal pengeluaran Rp2,87 juta per bulan.

"Nah, garis kemiskinan yang Rp 609.000 itu harus diterjemahkan ke dalam garis kemiskinan rumah tangga, karena pendapatan dan pengeluaran rumah tangga itulah yang menentukan tingkat kesejahteraan sehingga tingkat pengeluaran rumah tangga supaya keluar dari garis kemiskinan atau berada di atas garis kemiskinan adalah minimal Rp 2,8 juta per rumah tangga per bulan. Jadi membaca garis kemiskinan yang tepat adalah per rumah tangga," katanya.

Baca: Awas! Pengeluaran Rumah Tangga Rp 3 Juta, Anda Rentan Miskin

Ia menambahkan, jika ada rumah tangga dengan pengeluaran di bawah Rp 2,87 juta per bulan, maka tergolong miskin. Namun, rumah tangga dengan pengeluaran sedikit di atas garis tersebut, misalnya Rp 3 juta, maka mereka masih masuk kategori rentan miskin.

"Di atas garis kemiskinan belum tentu masuk golongan kaya, tergantung sejauh mana posisinya di atas garis kemiskinan," ungkapnya.

Oleh karena itu, membaca standar garis kemiskinan sebesesar Rp 20.305 per hari tidak tepat. Menurutnya, perhitungan garis kemiskinan tidak hanya dilihat per hari, melainkan harus dilihat pada level rumah tangga secara bulanan.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bank Dunia Sebut Warga Miskin RI 194,72 Juta, Airlangga Buka Suara