Kemenkeu Siapkan Anggaran untuk 1 Kementerian dan 2 Badan Baru

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia resmi membentuk satu Kementerian dan dua badan baru. Yakni Kementerian Haji dan Umrah, Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa/Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa dan Badan Industri Mineral.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Luky Alfirman menjelaskan bahwa pihaknya masih dalam proses untuk menentukan anggaran kementerian serta lembaga teranyar tersebut.

"Masih on going," ujar Luky saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (27/8/2025).

Baca: Heboh Gaji-Tunjangan DPR Lebih Rp 100 Juta, Negara Habiskan Rp 1,74 T

Luky pun jelaskan bahwa Kementerian Keuangan juga tengah menunggu Sekretariat Negara untuk menyelesaikan Struktur Organisasi dan Tata Kerja dari kementerian serta lembaga tersebut untuk menetapkan anggaran.

"Itu nanti oleh Setneg sedang diurus, karena kan bentuk SOTK-nya dulu," ujarnya

Secara teknis, Luky menjelaskan anggaran untuk kementerian dan lembaga baru tersebut akan berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Namun, rincian anggaran yang akan digunakan masih dalam proses.

"Iya itu nanti teknisnya saja. Belum (detail), kan tadi masih proses," ujarnya.

Baca: Iuran BPJS Kesehatan 2026 Naik atau Tidak, Ini Penjelasan Kemenkeu

Diberitakan sebelumnya, residen Prabowo melantik Mendiktisaintek Brian Yuliarto sebagai Keoala Badan Industri Mineral, Senin (25/8/2025) di Istana Negara.

Selain itu juga melantik Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya TNI (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Selain Didit, Prabowo juga melantik Darwin Trisna Djajawinata sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Darwin merupakan Direktur Operasional & Keuangan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Sosok lain yang dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa adalah Suhajar Diantoro. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam kurun waktu 10 Maret 2022 hingga 30 April 2024.

Prasetyo menjelaskan penunjukannya berdasarkan kebutuhan dalam bidang riset dan pengembangan terkait mineral.

Baca: RI Mau Sulap Sampah Jadi Listrik, Bos Danantara Kunjungi China

"Beliau sebagai Mendikti justru itu menjadi pertimbangan kunci bahwa kita menunjuk beliau, supaya pada saat nanti harus misalnya ya dalam tataran teknis itu bekerja sama dengan lembaga-lembaga riset, dengan perguruan-perguruan tinggi, maka justru mempermudah kerja badan ini," kata Prasetyo.

Sedangkan, menurut Prasetyo, di Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa membutuhkan tiga sosok pejabat. Hal itu sebabkan kebutuhan untuk menyelesaikan beberapa kebutuhan.

"Kenapa dua (wakil), karena di situ memenuhi satu unsur dari teman-teman di Danantara, karena akan di situ akan dalam proses pengelolaan, perencanaan, pembangunan. Nanti pengelolaan di situ akan berhubungan dengan masalah, seperti investasi, maka kita membutuhkan satu yang mewakili Danantara," kata Prasetyo.

"Kemudian satu juga di situ mewakili pemerintah dalam hal kementerian dalam negeri. Karena bicara utara jawa ia akan berada di kurang lebih lima provinsi. Jadi lebih ke masalah kebutuhan," sambungnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Subsidi BBM Hingga Listrik, Pemerintah Cairkan Rp47,4 T per April 2025